Berbagai Macam Perlakuan atas PPh Gaji Karyawan

Apa beda antara pajak atas gaji karyawan dipotong, ditanggung, dan ditunjang? Mana yang paling menguntungkan?

Indonesia mendeklarasi menganut sistem perpajakan menghitung sendiri (self assessment). Artinya, setiap Wajib Pajak dipercaya secara mandiri menghitung dan membayar pajaknya sendiri dengan benar.

Namun, dalam prakteknya, sistem self assesssment ini tidak murni-murni amat. Masih ada mekanisme pemotongan dan pemungutan atau yang lebih dikenal sebagai witholding tax. Artinya, pihak-pihak tertentu pemberi penghasilan (perusahaan atau orang pribadi “juragan” sebagai pemberi kerja, bendahara instansi yang mengucurkan gaji pegawai negeri, dan pihak lainnya) mengemban amanat untuk turut membantu mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak.

Pendek kata: setiap penghasilan (baca: gaji, tunjangan, bonus, dan sebagainya) yang mereka bayarkan kepada karyawan jangan lupa untuk diperhitungkan sekaligus dipotong pajaknya. Bukan berarti pajak yang telah dipotong dinikmati kembali oleh si pemberi kerja lho, melainkan harus disetorkan ke Kas Negara.

Pajak penghasilan atas gaji dikenal sebagai PPh Pasal 21 –sebenarnya tak hanya gaji, istilah gaji ini hanya untuk memudahkan pemahaman– dengan mengacu pada Undang-Undang PPh. Sekarang, UU PPh teranyar adalah UU Nomor 36 Tahun 2008.

Nah, mekanisme pemotongan gaji guna dikutip pajak penghasilannya ini setidaknya mengenal tiga cara: murni dipotong, ditanggung oleh pemberi kerja, atau ditunjang oleh pemberi kerja. Apa bedanya? Ketiganya memberikan konsekuensi yang berbeda dari segi akuntansi perpajakan. Pertanyaan selanjutnya: mana yang lebih menguntungkan? Menguntungkan bagi karyawan atau juragan?

Dipotong (gross method)

Dengan metode ini, total pendapatan yang diterima oleh karyawan –karyawan ini juga agar simpel pemahamannya, soalnya tak cuma karyawan tetap yang menerima penghasilan– adalah jumlah bruto. Artinya, belum dipotong PPh-nya.

Metode ini menguntungkan pemberi kerja karena tidak perlu menganggarkan “tunjangan pajak” atau pos “pajak ditanggung perusahaan”. Namun, hal ini, sebaliknya, kurang populis di mata karyawan.

Ditanggung (net method)

Skema berikutnya adalah pajak ditanggung perusahaan. Artinya, gaji yang diterima oleh karyawan adalah netto, sudah bersih. Sedangkan urusan pajak adalah tanggungan pengusaha.

Kondisi ini jelas menguntungkan pegawai lantaran bisa ayem menikmati gajinya secara utuh.

Namun, bagi pemberi kerja, agak kurang oke. Soalnya, meski secara riil sang juragan mengeluarkan biaya “pajak ditanggung perusahaan”, biaya tersebut tak bisa diakui dalam akuntansi fiskal.

Akuntansi fiskal merupakan praktek akuntansi keuangan (akuntansi finansial) yang tetap berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dengan menyesuaikan pada ketentuan perpajakan.

Jadi, walau secara akuntansi finansial mungkin boleh dicatat, untuk menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) dalam melaporkan pajaknya, perusahaan tersebut perlu mengoreksi biaya tersebut.

Sebaliknya bagi karyawan, “tambahan pendapatan” dari pajak yang ditanggung perusahaan tersebut tak perlu diakui sebagai penghasilan ekstra. Jadi, penghitungan PPh atas gaji si pekerja itu tinggal dikalikan dengan tarif yang berlaku.

Ditunjang (gross-up method)

Nah, metode yang satu ini agak rumit, meski cenderung menguntungkan kedua belah pihak. Bagi pemberi kerja, tunjangan pajak ini boleh diakui sebagai biaya. Nah, sebaliknya, bagi karyawan, tunjangan pajak ini adalah penghasilan tambahan. Oleh karena itu, pajak yang bakal dibayarkan oleh si karyawan juga perlu memperhitungkan komponen tunjangan ini.

Artinya, PPh karyawan bakal lebih besar dengan adanya tunjangan ini? Betul!

Tapi jangan khawatir! Pekerja bisa menikmati gaji secara utuh, netto, bersih. Hal itu jika besaran tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh yang bakal dibayar oleh karyawan itu sendiri. Oleh karena itu, metode ini disebut gross-up.

Akan saya tuangkan dalam artikel tersendiri rumus atau formula penghitungan metode gross-up ini –dengan menggunakan Microsoft Excel.

Alternatif dari cara ini adalah tunjangan dengan jumlah tertentu yang pas (flat). Misalnya, siapapun karyawannya, berapapun gajinya, tunjangan pajaknya Rp100.000 sebulan. Atau, perusahaan bisa menyusun daftar besaran tunjangan pajak sesuai dengan jenjang atau pangkat pegawainya.

Bedanya, jika gross-up besaran tunjangan sama dengan pajak yang akan dipotong; tunjangan flat jumlahnya sudah ditetapkan sejak awal.

Metode tunjangan flat ini dapat dipakai oleh perusahaan yang belum sanggup sepenuhnya menunjang PPh karyawannya. Artinya, si pengusaha baru mampu menunjang sebagian PPh karyawan. Untuk kasus gross-up, seluruh jumlah PPh si karyawan ditunjang oleh perusahaan.

Meski nampak menguntungkan bagi perusahaan, metode “ditunjang” ini rupanya kurang pas bagi entitas bisnis yang masih merugi. Maklum, tunjangan ini boleh diakui sebagai biaya. Karena itulah, kerugian perusahaan akan terlihat makin besar karena biaya membengkak dari pos tunjangan pajak ini.

Sebaliknya bagi pihak karyawan, karena ini komponen penambah penghasilan, pos tunjangan pajak ini sudah sepatutnya diikutkan dalam penyusunan standar upah layak. Bagaimana menurut Anda?

4 responses to “Berbagai Macam Perlakuan atas PPh Gaji Karyawan

  1. Pingback: Update Halaman Kalkulator Pajak: Penghitungan Tunjangan PPh 21 Metode Gross Up | My Thought, My Activism, My Life, Myself

  2. Pak Yakob saya mau tanya, pada suatu perusahaan saya menemukan bahwa gaji pokok karyawannya dipotong dengan metode tunjangan (gaji pokok + tunjangan pajak), sedangkan untuk honorarium, lembur, bonus (semacam penghasilan tidak tetap) dipotong dengan menggunakan nett method. Pertanyaanya:
    1. Apakah metode tunjangan tsb termasuk ke dalam metode gross-up?
    2. Apakah mungkin sebuah perusahaan menggunakan metode campuran seperti itu?
    3. Bila mungkin, kira-kira apa tujuan diterapkannya sistem metode campuran itu?
    Mohon pencerahannya pak. Terima kasih

  3. ada contoh penghitungannya untuk pajak yang ditanggung pemberi kerja? mohon dituliskan agar lebih jelas. terima kasih,,

  4. Pak Yacob, saya mau bertanya tentang cara menghitung tunjangan pajak untuk bantuan pembayaran cicilan perumahan. Pemberiannya dilakukan mulai bulan Juni 2013 selama 10 tahun. Untuk contoh perhitungan
    • Gaji Pokok 35 juta
    • Bonus Ulang tahun kerja : 2,5 juta Gross (di Februari)
    • Performance Bonus : 3 x Basic salary (Gross) (di Maret)
    • Bantuan cicilan perumahan : 7,5 juta Net (mulai bulan Juni dan seterusnya)
    Saya telah dapat menghitung berapa nilai pajak regular maupun irregular untuk pembayaran Bonus Ulang Tahun Kerja dan juga Performance Bonus, namun, saya bingung perhitungan untuk :
    1. Berpa nilai ‘Tunjangan Pajak’ atas bantuan cicilan perumahan disetiap bulannya sejak bulan Juni 2013
    2. Membedakan berapa nilai pajak regular dan irregular di setiap bulannya setelah adanya pembayaran ‘Bantuan cicilan perumahan”
    Mohon bantuan bapak. Terima kasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s