Jurnalisme Parasut Liputan Pajak

Sejak terkuaknya kasus mafia hukum yang menyeret oknum pegawai pajak Gayus Tambunan setahun lalu, topik pajak segera menjadi isu yang seksi. Hampir tiap hari media menggeber liputan soal kongkalikong pajak. Sepanjang tahun, hingga kini, tema mafia pajak tak ada habisnya untuk dibicarakan. Selalu panas bagai daging di atas bara yang tak kunjung matang.

Di satu sisi, saya sangat gembira media mengawal isu pajak. Alasannya gamblang. Bicara soal pajak berarti membahas duit ratusan triliun. Pajak adalah tulang punggung anggaran negara –menyokong sekitar 70% pendapatan negara. Warga berhak atas layanan dan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, serta sarana umum lainnya, yang notabene didanai dari pajak. Perpajakan juga menyangkut sejumlah aturan yang dinamis, berubah sepanjang waktu. Masyarakat butuh informasi soal perkembangan dunia pajak. Walhasil, pajak adalah isu yang penting. Namun, di lain sisi, saya sedih –setidaknya belum puas atas mutu berita soal pajak. Banyak contoh berita tentang pajak yang sedemikian rupa terdistorsi. Pasti, kuncinya adalah kadar pemahaman si jurnalis itu sendiri, sebagai ujung tombak pengumpul dan penyaji informasi, mengenai dunia pajak. Publik selama ini dikecoh oleh pemberitaan yang cenderung bombastis dan tidak mendidik (Yustinus Prastowo, “Menyoal Legitimasi Pansus Perpajakan”, Koran Tempo, 19 Februari 2011).

Polemik pajak film impor baru-baru ini awalnya menggiring sebagian wartawan menyasar Ditjen Pajak sebagai sumber utama “yang bertanggung jawab”. Padahal, sumber yang tak kalah kompeten adalah Ditjen Bea Cukai. Demikian halnya rencana pengenaan pajak warteg yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta. Padahal, pajak tersebut merupakan jenis pajak daerah. Ditjen Pajak saat ini hanya mengelola Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, serta sebagian sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Salah kaprah pemungutan PPN 10% di restoran sempat mengemuka. Padahal, sajian restoran tak pernah dipungut PPN. Kalaupun ada kutipan pajak 10% dalam struk, itu adalah Pajak Restoran yang merupakan pajak daerah. Jika restoran dipungut pajak daerah sekaligus PPN, maka terjadilah pemajakan berganda (double taxation).

Blunder paling kentara adalah liputan soal gerakan Facebooker boikot bayar pajak setahun lalu. Mereka beranggapan, pajak yang telah mereka setorkan digangsir oleh oknum fiskus semacam Gayus. Media tak tuntas menjelaskan kepada publik bagaimana mekanisme pembayaran pajak. Tak pernah masyarakat membayar pajak ke kantor pajak. Anda membayar pajak dengan dipotong oleh bendahara lantas disetorkan atau datang langsung ke tempat pembayaran yang telah ditunjuk seperti bank dan kantor pos. Uang setoran itu langsung ditampung di rekening Kas Negara dan tak bisa diambil oleh aparat pajak. Jika ada oknum pegawai pajak yang menerima suap, duit itu berarti pajak yang belum disetorkan oleh pengemplang pajak.

Kondisi semacam ini dinamakan jurnalisme parasut (parachute journalism). Sebenarnya ini istilah yang bernada hinaan atas praktek liputan, khususnya breaking news, dewasa ini. Lahirnya istilah ini bermula dari persaingan antarmedia yang makin ketat. Ditambah tuntutan deadline yang kian brutal, kerapkali jurnalis tanpa berbekal pemetaan masalah yang memadai harus meliput suatu tema. Penghematan besar-besaran terjadi. Banyak biro asing tutup. Perusahaan media lebih memilih mengirim wartawan dari kantor pusatnya daripada mengandalkan responden luar negeri –yang notabene adalah orang lokal di sana yang sudah mafhum seluk-beluk medan. Wartawan yang mendapat penugasan inilah yang disebut “penerjun payung” alias parachuter. Para penerjun payung ini tak jarang dalam batas waktu yang ketat, dengan bujet yang kerapkali cekak, harus mencakup wilayah liputan yang luas dan masih asing, serta belanja –tepatnya memborong– banyak hasil liputan dalam sekali jalan. Di sini sangatlah terasa, betapa komitmen perusahaan media penting dalam menelurkan produk jurnalisme bermutu, apalagi untuk level liputan investigasi (Dandhy Dwi Laksono, 2010).

Wartawan yang gagal mencerna substansi dan memahami konteks masalah hanya memproduksi berita yang sarat klise dan stereotipe. Walhasil, jurnalis terjerumus “cheats the readers” (http://poynter.org/uncategorized/1849/parachute-journalism/). Dalam buku yang berjudul “Writing about Business The New Columbia Knight-Bagehot Guide to Economics & Business Journalism” (ed. Terri Thompson, 2000: 347-351), Sandra Block berbagi tips soal liputan pajak. Pertama, hati-hatilah pada bias dan kembangkan jaringan narasumber andal. “Privelese” berharga yang “dinikmati” wartawan adalah bisa melontarkan pertanyaan “sebodoh” atau seawam apapun kepada pakar. Jangan segan-segan untuk meminta penjelasan mengenai latar belakang (background) persoalan pajak. Para akuntan, konsultan pajak, bahkan pejabat pajak siap membantu Anda memahami masalah. Anda bisa menghubungi asosiasi atau organisasi profesi yang berkecimpung di dunia pajak. Meski demikian, tetaplah sadar bahwa tiap sumber memiliki kepentingan masing-masing. Makin banyak jaringan sumber, makin kecil risiko bias informasi. Informasi di dunia maya kini mudah diperoleh. Sambangi situs semacam http://www.cch.com (atau http://www.ortax.org di Indonesia) untuk terlibat dalam forum diskusi atau menilik kompilasi peraturan perpajakan. Kedua, ketahuilah apa yang menjadi perhatian pembaca Anda. Pembebasan pajak atas beasiswa tentu menarik bagi kalangan pelajar. Pajak impor film akan berdampak pada pecandu bioskop. Pengurangan pajak properti merupakan berkah bagi kalangan pengembang atau keluarga yang hendak membeli rumah.

Isu pajak begitu penting. Karena itu, jangan sampai media gagal membangun kerangka pemahaman sehingga menyajikan informasi distorsif, alih-alih membikin jernih masalah. Pendek kata, jurnalis harus pantang berhenti belajar soal pajak dan gigih agar menjaga amanat warga; mengawasi pengelolaan tiap sen dana pajak yang telah kita setorkan; mengingatkan aparat harus senantiasa bekerja dengan transparan. Tentu saja, dengan sajian berita yang bermutu dan berimbang.

Transparansi motif
Tatkala menuntut penyelenggara negara harus transparan, media pun harus berlaku jujur. Keterusterangan ini tak hanya soal bagaimana cara mendapatkan informasi (transparence in method), tapi, tak kalah penting, juga pada tataran apa latar belakang media meliput isu tersebut (transparence in motivation). Termasuk, keputusan untuk memilih tidak ngoyo mengawal isu tertentu, padahal ramai diulas oleh media lain.

Kejujuran jurnalis tak ternilai harganya karena dengan integritaslah wartawan bisa menjaga diri dari intervensi siapapun, termasuk pemilik perusahaan medianya (firewall). Hal ini penting agar warga menyerap informasi dengan fair dan akurat. Media lewat sajian informasi memang melayani kepentingan banyak pihak: pemilik modal, pemasang iklan, pemerintah, kelompok masyarakat tertentu, dan sebagainya. Namun, ada loyalitas tertinggi di antara sekian loyalitas. Yakni, setia kepada warga (Kovach dan Rosenstiel, 2001). Sebagai wartawan yang baik, silakan tanya pada hati nurani apakah memang benar suguhan berita soal pajak ini untuk menyalurkan aspirasi warga yang telah rela menyisihkan penghasilan mereka? Atau jangan-jangan ini pesanan pihak tertentu yang tengah kesandung masalah pajak untuk menekan fiskus? Saya tak mengharapkan jawaban ïya”untuk pertanyaan terakhir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s