Para Turis Asing, Kemarilah!

Melongok rangsangan terhadap dunia pariwisata melalui revisi Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Anda, Warga Negara Indonesia, pernah belanja di luar negeri? Jika iya, coba ingat-ingat apa yang Anda alami di bandara sana menjelang kepulangan ke negara asal. Barang belanjaan Anda diperiksa, ditakar harganya, lantas… yap. Sejumlah uang disodorkan kepada Anda. Itu “kembalian” alias restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai (value-added tax).

Jangan keburu bengong dulu. Ini praktek yang lumrah lantaran PPN adalah pajak atas konsumsi. Nah, konsumsi ini harus dilakukan di dalam daerah pabean tiap-tiap negara. Jadi, karena Anda tidak memanfaatkan barang belanjaan tersebut di negara tujuan lancong (Anda baru memakainya di Indonesia bukan?), sudah lazim Anda tak dikenakan PPN di negara tersebut. Walhasil, PPN yang melekat dalam harga jual barang bawaan itu kudu dikembalikan kepada Anda.

Sayang, tatkala hampir semua negara di dunia memberlakukan asas tersebut, Indonesia “ketinggalan zaman”. Barulah nanti, pada 1 April 2010, kita memberlakukan ketentuan ini. Itu masa mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertabahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN-PPnBM).

Tujuannya guna menarik wisatawan asing bertandang ke sini. Nah, untuk menikmati restitusi PPN ini, para bule kudu belanja paling sedikit Rp5.000.000. Maklum, restitusi itu bisa cair kalau nilai PPN minimal Rp500 ribu –tarif PPN kita 10%. Jangka waktu belanja ini paling lama sebulan. Jadi, para turis asing yang berencana melancong ke sini dalam jangka waktu panjang –lebih dari satu bulan, disarankan memborong oleh-oleh menjelang pulang saja. Dan ketiga, syarat untuk beroleh fasilitas ini, pada bukti transaksinya, tertera nama pembeli serta nomor paspor dan alamat lengkap di negara penerbit paspor (sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak).

Namun, bukan berarti semua bule langsung dapat fasilitas restitusi PPN loh. Meski warga asing, jika dia subjek pajak dalam negeri, dia kudu bayar PPN sebagaimana mestinya. Maklum, Indonesia memberlakukan time-test 183 hari. Artinya, jika seorang asing tinggal di sini dalam setahun lebih dari 183 hari, dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Walhasil, dia mesti punya Nomor Pokok Wajib Pajak ala Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s