Bendaharawan Dapat Jadi PKP?

Kewajiban bendaharawan, salah satunya, memang memungut pajak pertambahan nilai sebagaimana lazimnya PKP. Tapi…

Oleh Yacob Yahya

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (value added tax) atau yang sering disingkat jadi PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Tiap-tiap pajak punya karakter yang unik. Jika pajak penghasilan (income tax) lebih lekat kepada subjeknya, PPN justru banyak condong pada objek pajak. Ia pajak atas konsumsi barang atau jasa. Barang atau jasa yang dikenai PPN istilah perundang-undangannya adalah barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). 
Artinya, lantaran ia pajak atas konsumsi, PPN menafikkan subjek yang memakai barang atau jasa tersebut. Entah orang kaya atau pun miskin, jika ia mengonsumsi jenis barang atau jasa yang sama dengan nilai yang sama pula, besaran pajaknya pun persis. PPN saat ini mengenal tarif 10%.

Satu lagi keunikan PPN. Ia merupakan pajak yang dibayar oleh konsumen. Namun, yang bertanggung jawab melaporkan dan menyetor PPN kepada kas Negara adalah pengusaha yang menyerahkan barang/jasa kena pajak itu tadi. Pengusaha inilah yang disebut pengusaha kena pajak (PKP). Jika Anda seorang PKP, Anda kudu melaporkan dan membayarkan PPN yang telah Anda pungut dari konsumen atau pelanggan Anda.

Ada kewajiban, tentu ada hak.

Bayangkan Anda sebagai PKP. Kewajiban Anda mengutip PPN dari pembeli. Anda catat dan setorkan sebagai pajak keluaran. Sebaliknya, sewaktu posisi Anda adalah pembeli, Anda membayar PPN plus harga beli barang/jasa itu tadi. PPN yang sudah Anda bayarkan dapat dicatat sebagai pajak masukan.

Lantas Anda selisihkan jumlah pajak keluaran dan masukan. Kewajiban pajak Anda, dalam hal ini PPN, walhasil tak sebesar yang Anda kira. Anda telah “menabung” kredit pajak masukan guna mengurangi utang pajak Anda.

Tapi ada syaratnya.

Untuk mengakui (recognize) adanya pajak masukan, Anda butuh faktur pajak dari lawan transaksi (si penjual barang/jasa, yang notabene juga PKP). Sebaliknya, dalam posisi sebagai penjual, Anda perlu mengeluarkan faktur pajak kepada pihak pembeli (PKP juga) agar ia dapat mengkredit pajak masukannya.

Simpulannya, satu lagi kewajiban PKP: mengeluarkan faktur pajak tiap kali transaksi.

* * *

PENGUSAHA KENA PAJAK, menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 28/2007), adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya.

Bahasa awamnya, dialah yang memproduksi dan/atau menjual barang/jasa itu tadi.

Pengusaha, menurut ketentuan yang sama, adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Syarat jadi PKP adalah memiliki omzet dalam suatu tahun lebih dari Rp600 juta. Tapi, pengusaha kecil yang belum menuai pendapatan segitu juga boleh menjadi PKP, atas permintaan sendiri.

* * *

PELAYANAN MENERIMA PERMOHONAN PKP merupakan satu dari delapan bentuk layanan unggulan kantor pajak tingkat kota alias pratama. Kantor pelayanan pajak pratama merupakan ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat pada umumnya. Di sinilah beragam jenis pelayanan ditawarkan.

Dasar hukum yang terbaru soal tata cara penyelesaian permohonan PKP adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44 Tahun 2008. Belum genap satu semester lahir, ia terbit pada Oktober lalu. PER-44 ini rupanya mengatur dua jenis layanan. Satunya lagi adalah penyelesaian pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak. Satu aturan mengatur dua jenis layanan. Sebulan kemudian, PER-44 ini disebarluaskan melalui Surat Edaran Nomor 65 Tahun 2008.

Ada beberapa jenis wajib pajak. Selain orang pribadi dan badan, terdapat bendaharawan. Ia merupakan pemegang kas pada masing-masing instansi pemerintah, baik daerah maupun pusat.

Tugas penting bendaharawan hanya satu: mengamankan uang Negara. Tak ayal, ia bertindak sebagai pemungut pajak dari rekanannya. Misalnya, peserta tender proyek. Salah satu pajak yang ia pungut, yah PPN itu tadi.

Selama ini, yang memungut PPN (dari pembeli) adalah PKP. Bendaharawan memungut PPN. Ia bisa jadi PKP?

PER-44 mengatur dua jenis pelayanan. Ada syarat bagi orang pribadi, ada syarat bagi badan, ada syarat bagi joint operation (entitas yang didirikan oleh patungan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu pendek, umumnya untuk menyelesaikan proyek, setelah rampung, joint operation bubar), serta ada syarat bagi bendaharawan. Ini dapat ditafsirkan syarat untuk mendaftarkan NPWP pula permohonan PKP. Sekali lagi, bendaharawan dapat jadi PKP?

Ada berkas presentasi dalam bentuk Microsoft Powerpoint, berjudul “Program Pelayanan Unggulan dalam Rangka Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan”. Presentasi itu ber-dateline 17 Juli 2007. Di dalamnya tertera ada syarat bagi bendaharawan dalam permohonan pengukuhan PKP. Syaratnya adalah fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan serta fotokopi tanda bukti diri si bendahara (KTP, SIM, atau paspor).

Kali ketiga, ada indikasi bendaharawan boleh jadi PKP?

* * *

“MEMANG, TAPI JARANG ORANG TAHU. Bendaharawan itu seharusnya PKP. PKP Pemungut. Karena setiap pihak yang memungut dan menyetorkan PPN harus jadi PKP,” salah satu argumen berhasil saya himpun.

“Tak mungkin. PKP itu menyerahkan barang/jasa kena pajak. Bendaharawan tidak menjual barang/jasa itu. Dia memang memungut PPN dari rekanan dia yang PKP. Tapi memang tugas dia memungut pajak. Bukan hanya PPN. Dia uga memungut pajak penghasilan. Lagipula, bendaharawan tak pernah menerbitkan faktur pajak. Pengusaha hanya untuk orang pribadi atau badan,” kubu seberang berpendapat.

Apalagi, saya belum pernah menemui formulir permohonan PKP untuk bendaharawan. Sejauh ini, formulir permohonan itu bagi orang pribadi, badan, atawa joint operation. Formulir isian laporan PPN –surat pemberitahuan alias SPT Masa PPN—pun berbeda antara pengusaha dan bendaharawan. Formulir biasa adalah 1107, dan formulir buat bendaharawan adalah 1107 PUT (pemungut). Pun, belum pernah saya temui bendaharawan hendak mendaftar jadi PKP.

Lantas, mengapa muncul presentasi Powerpoint yang menjabarkan syarat PKP bagi bendaharawan sebagai pemungut? Pasti ada penjelasan di balik itu.

Bagi saya, ini diskusi menarik yang belum tuntas. Menurut Anda, bagaimana?

Catatan penulis:
Saya perlu menyampaikan apresiasi kepada beberapa pihak berikut ini. Ucapan terima kasih semata rasanya tak cukup membalas kebaikan hati mereka dalam berbagi pandangan dan pengetahuan. Para pembimbing observasi lapangan diklat dasar perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo telah tulus membagikan pengetahuan mereka. Bapak Widodo selaku pengampu mata pelajaran administrasi perpajakan yang pertama kali menggelitik benak saya dengan pertanyaan, “benarkah bendaharawan bisa jadi PKP?” Bapak Riduan Rizal, pengajar PPN di kelas kami, bersedia dengan murah hati saya “usik” dengan obrolan telepon di malam hari untuk menemukan jawaban yang lebih mantap. Para pemagang program diploma Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di KPP Pratama Pati, khususnya Lisa, Arif, dan Endro, tak pernah terganggu menularkan pengetahuan dan pengalaman mereka meski tengah sibuk bekerja. Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Pratama Pati Agung Widarta memberikan perspektif dari sudut lain, menyemarakkan keberagaman opini dalam diskursus ini. Teman-teman sekelasku, khususnya kolega satu kelompok observasi lapangan Tri Rahayu Widarti, Wiwik Sugiarti, dan Yunita Eskadewi, untuk kalianlah tulisan ini hadir.

2 responses to “Bendaharawan Dapat Jadi PKP?

  1. Alhamdulillah mase, dulu saya dapat ajaran dari Mbahe PPN yoiku Untung SUkardji

    menurut hemat saya, kuncinya di “FAktur Pajak”
    PKP hanya satu2nya yg berhak menerbitkan Faktur Pajak, sehubungan dg aktivitas penyerahan barang/jasa,
    adapun Bendaharawan tak bisa membuat Faktur Pajak karena bukan PKP, hanya “Pemungut”.
    kira-kira begitu, thx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s