Senyum Si Kojib Masih Terasa

Wajib pajak orang pribadi yang baru punya NPWP pada 2008 hingga Maret 2009 bebas sanksi denda atas keterlambatan menyampaikan SPT.

Oleh Yacob Yahya

(836 kata)

HARI SENIN DI PENGHUJUNG BULAN APRIL nampaknya merupakan berkah bagi wajib pajak baru. Khususnya, wajib pajak orang pribadi. Pada tanggal 27 April itu, Direktur Jenderal Pajak bagi-bagi “kado”. Kado itu sederhana, yakni sebuah keputusan yang terdiri atas beberapa pasal. Namun, kandungan SK 128/PJ/2008 itu cukup istimewa. Ia menetapkan agar tiap Kantor Pelayanan Pajak untuk mengusulkan hapus sanksi denda bagi wajib pajak orang pribadi yang baru saja punya NPWP pada 2008 hingga Maret 2009 –dengan memanfaatkan kebijakan sunset policy

* * *

PAJAK MERUPAKAN KONTRIBUSI WAJIB kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi ini mengandung paradigma baru. Pajak sudah bukan lagi iuran atau bayaran alias setoran yang bersifat memaksa. Pajak (istilah Jawa: pajeg) yang awalnya merupakan upeti kepada raja sebagai pengakuan ketertundukan warga kepada penguasa sudah bukan zamannya lagi. Lebih jauh dari itu, pajak, sebagai kontribusi, merupakan partisipasi aktif warga untuk membiayai pembangunan dengan mengisi anggaran pendapatan Negara.

Masyarakat yang punya kewajiban pajak adalah wajib pajak. Menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU 28/2007, wajib pajak orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak badan merupakan organisasi. Ia bisa berorientasi bisnis, dapat pula lembaga nirlaba semacam yayasan atau badan hukum pendidikan. Sedangkan wajib pajak orang pribadi merupakan individu. Ia bisa perorangan yang bekerja sebagai karyawan; dapat pula menjalani profesi semacam dokter, akuntan, aktuaris, konsultan, dan sebagainya (istilah perundang-undangannya, “pekerjaan bebas”); bisa juga individu yang punya usaha seperti toko, pabrik, jasa, dan sebagainya sepanjang usahanya belum berbadan hukum. Kalau sudah berbadan hukum, ia termasuk wajib pajak badan.

Di antara dua jenis wajib pajak itu, sebenarnya ada satu macam lagi, yakni bendaharawan. Ia bertugas memungut pajak serta menyetorkannya ke Kas Negara. Umumnya, bendaharawan ada di setiap instansi pemerintah. Anda yang jadi pegawai negeri, entah sipil, polisi, maupun TNI, sangat terbantu oleh keberadaan bendahara. Soalnya, dialah yang aktif menghitungkan kewajiban pajak sekaligus memotong gaji Anda untuk disetor sebagai pajak.

Nah, untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tiap-tiap wajib pajak perlu mendaftarkan diri untuk beroleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ia berguna sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, identitas wajib pajak yang bersangkutan, menjaga ketetiban dalam pembayaran dan administrasi pajak, serta dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Manfaat lainnya, NPWP merupakan salah satu syarat bagi nasabah bank untuk membikin rekening koran, serta syarat keikutsertaan dalam tender belanja pemerintah.

Wajib pajak tentu mengemban kewajiban perpajaka, di samping menimati hak-haknya. Selain kudu menyetor besaran pajaknya, ia perlu melaporkannya. Usai melunasi bukan berarti sudah beres. Kita harus melaporkan posisi kewajiban pajak kita. Apakah sudah lunas, kurang bayar, atau bahkan lebih bayar untuk berhak memperoleh restitusi atau kompensasi.

Penyampaian laporan ini dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

Setidaknya ada dua jenis SPT. Yakni SPT masa yang dilaporkan setiap bulan, serta SPT tahunan yang diserahkan setiap tahun kepada kantor pelayanan pajak yang bersangkutan.

Penyerahan SPT tahunan itu sendiri punya jatuh tempo. Bagi wajib pajak pribadi, paling akhir adalah 31 Maret; bagi wajib pajak badan paling lambat 30 April. Misalnya, Anda adalah wajib pajak orang pribadi yang hendak melaporkan kewajiban pajak sepanjang 2008. Maka, Anda wajib mengisi SPT tahunan, serta menyerahkannya sebelum 31 Maret 2009. Jika mengalami kesusahan dalam mengisi SPT, Anda dapat bertandang ke kantor pajak guna memperoleh konsultasi gratis.

Jika Anda menabrak jatuh tempo, ini tak enak untuk didengar, bersiaplah mendapat sanksi administrasi berupa denda. Untuk orang pribadi, besarnya Rp100.000 tiap SPT. Bagi badan, sebesar Rp1.000.000.

* * *

SEPANJANG TAHUN 2008 LALU, kita akrab dengan poster bergambar kumbang dengan senyum terkembang. Poster ini merupakan sarana sosialisasi sunset policy. Layaknya matahari terbenam, kebijakan ini “menenggelamkan” sejumlah sanksi administrasi di bidang perpajakan. Harapannya, tingkat kepatuhan wajib pajak makin meningkat, dengan membuat laporan dalam SPT dengan benar apa adanya. Termasuk, wajib pajak yang baru saja mendaftarkan NPWP sepanjang 2008.

Nama lebah itu Kojib. Akronim dari “kontribusi wajib”.

Namun, tak semua publik dapat menikmati sunset policy jika diterapkan ketat dengan berpatokan pada jangka waktu yang “hanya” Januari-Desember 2008. Perbankan, misalnya. Ia butuh rekapitulasi maupun rekonsiliasi laporan keuangan tiap triwulan. Guna mewadahi kondisi lapangan ini, Pemerintah memperpanjang sunset policy hingga 31 Maret 2009 lalu.

Lantaran itu, banyak pula wajib pajak baru, khususnya orang pribadi, yang belum mendapatkan informasi seputar penyampaian SPT. Terutama, wajib pajak yang baru saja lekas punya NPWP di awal 2009.

Rasanya kurang fair jika golongan wajib pajak anyar ini langsung “ditampar” dengan sanksi administrasi atas keterlambatan menyampaikan SPT tahunan. Apalagi, batas tenggat waktunya sudah lewat –31 Maret lalu.

Karena itulah, lahirnya SK Dirjen Pajak ini memberikan keadilan hak maupun kewajiban di bidang perpajakan. SK ini menjamin penghapusan sanksi administrasi keterlambatan penyerahan SPT tahunan bagi orang pribadi, sepanjang April-Desember 2009.

Setidaknya, untuk tahun ini, orang pribadi baru bebas dari sanksi administasi. Tahun depan, dengan tingkat kepatuhan yang makin berkembang, kita harus menyampaikan SPT tahunan sesuai ketentuan. Kesadaran kita bersama yang akan menjawabnya.

Sunset policy boleh usai. Namun, kemudahan perpajakan sesudahnya belum berakhir. Senyum Si Kojib masih tersungging.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s