PBB dan BPHTB, di Simpang Jalan

Menggadang pengalihan pengelolaan kedua pajak tersebut dari pusat ke daerah via revisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Oleh Yacob Yahya
(1.246 kata)

Catatan: Sejak tak menjadi jurnalis organik suatu media mulai Agustus 2008, praktis saya belum pernah menelurkan berita. Tulisan berikut ini merupakan sebuah artikel yang saya himpun melalui metode jurnalistik: mengumpulkan bahan dokumen (paper trail) serta wawancara (people trail). Ini merupakan pengalaman menarik dan berbeda; memperkenalkan diri kepada narasumber yang dulu cepat akrab karena saya berlatar belakang sebuah media, kini harus menerangkan bahwa saya bekerja secara independen dengan media sebuah blog.

TINGGAL TUNGGU WAKTU. Rasanya ungkapan itu yang tepat menggambarkan perubahan tata-kelola pajak. Setidaknya dalam kurun dua tahun terakhir ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah tengah menggodok Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Jika RUU anyar ini jadi disahkan, beleid ini merupakan perubahan kedua setelah UU 34/2000.

Targetnya, “RUU PDRD selesai pada Juni 2009 pada masa sidang yang akan datang,” Nursanita Nasution mengutarakan lewat sebuah pesan pendek, dua pekan lalu (16/03). Padahal, sebelumnya, Dewan pernah menyampaikan target rampung pada Desember 2008. Nursanita merupakan anggota Panitia Khusus yang membahas rancangan aturan ini. Ia politisi dari Partai Keadilan Sejahtera yang duduk di Komisi XI -bidang perbankan dan keuangan negara.

Seorang teman baik, Martina Prianti, jurnalis Harian Kontan yang intens meliput isu ini, urun komentar. “Pembahasannya mandek, gak kuorum terus. Tinggal tunggu pengesahan pajak rokok saja,” Tina bercerita lewat sms beberapa waktu silam (9/03).

Pembahasan ini undur dan mulur lantaran terlalu banyaknya agenda bidang keuangan pada 2007-2008. Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya baru saja melahirkan UU Surat Berharga Negara Syariah; Bu Menteri sempat “bersitegang” lantaran menolak membahas amandemen atas UU Keuangan Negara; agenda dua kali dalam setahun soal Anggaran Negara dan perubahannya (APBN dan APBN-P), sudah pasti; ada pula UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Cukai, dan belakangan UU Pajak Penghasilan. Di lain sisi, Komisi XI sempat “tegang” memilih Gubernur Bank Indonesia -hingga keluarlah Boediono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Gubernur baru, setelah Dewan menolak dua nama calon sebelumnya, Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo dan Wakil Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset Raden Pardede.

***

PAJAK MERUPAKAN KONTRIBUSI WAJIB kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi yang tertuang dalam UU 28/2007 tentang KUP itu membawa paradigma baru. Pajak bukan sekadar pungutan wajib. Lebih jauh dari itu, sebagai kontribusi warga, ia merupakan sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Setidaknya ada dua jenis pajak berdasarkan pihak yang mengelola. Yakni, pajak pusat dan daerah. Pajak daerah sendiri terbagi menjadi dua, pajak provinsi serta pajak kota/kabupaten. Saat ini pemerintah pusat via Direktorat Jenderal Pajak mengurusi enam jenis pajak. Mereka adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta bea meterai -tak disangka, meterai merupakan pajak, bukan benda pos, bukan?

Lazim bergaung, pajak punya dua fungsi. Selain sebagai sumber utama anggaran negara (fungsi budgeter), ia berguna untuk mengatur pola perilaku warga (fungsi reguleren). Namun, lebih jauh daripada itu, sebenarnya ada dua fungsi lagi yang tak kalah penting. Pajak juga berfungsi redistribusi dan demokrasi.

Fungsi terakhir kental bertalian dengan definisi pajak di atas, yakni peran serta warga dalam membiayai negara. Walhasil, masyarakat merasa makin yakin bersumbangsih dalam pembangunan.

Sedangkan fungsi redistribusi?

Rupanya tak semua pajak pusat “dikantongi” sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Sebagian di antaranya justru kembali ke anggaran daerah. PPh Pasal 21 (pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja), terbagi 80% untuk pusat dan 20% untuk pemerintah daerah di mana lapangan kerja itu berada.

Bahkan, semua PBB dan BPHTB kembali ke daerah.

Sekitar 80% dari BPHTB adalah milik daerah. Rinciannya, 16% untuk provinsi dan 64% untuk daerah tingkat dua. Sisanya, 20% yang disetor ke pusat, toh disebar merata ke seluruh kabupaten/kota.

PBB setali tiga uang. Hitung-hitungannya, 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Jatah daerah itu pun terinci lagi 16,2% untuk provinsi, 64,8% untuk daerah tingkat dua, serta 9% untuk biaya pemungutan yang bakal dibagi untuk daerah serta Ditjen Pajak sebagai pemungut. Nah, bagian 10% yang dipegang pusat bakal disebar merata ke seluruh daerah sebesar 6,5%, sisanya yang 3,5% untuk insentif daerah yang menyetor PBB melimpah melebihi target.

Jika dua pajak terakhir sepenuhnya untuk daerah, mengapa tak “didaerahkan” saja?

***

MUNGKIN, lantaran alasan itulah, Dewan memasukkan PBB dan BPHTB sebagai pajak kabupaten/kota dalam draft UU PDRD. Beruntung, saya memperoleh kopian Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) yang berisi 582 poin setebal 442 halaman itu dari Tina.

Dimasukkannya PBB dan BPHTB ke dalam pajak daerah sebenarnya merupakan usulan yang mengemuka belakangan. Dalihnya, sesuai yang tertulis dalam DIM, objek pajak keduanya tidak mobile, bersifat lokal, dan sebagian besar hasilnya telah diserahkan kepada daerah -lebih jauh dari itu, sebenarnya, seluruh hasil sudah diserahkan kepada daerah.

Namun, sebenarnya tak semua PBB “dirampas” dari pusat. PBB sendiri mengenal lima sektor, yakni pedesaan, perkotaan, serta P3 -perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. RUU PDRD hanya melimpahkan daerah mengelola PBB sektor pedesaan, perkotaan, dan perkebunan. Sedangkan dua sektor lainnya, saya belum lihat perkembangannya. Bisa jadi, hal ini untuk menjaga redistribusi pendapatan, supaya daerah yang kaya tak makin kaya dan sebaliknya daerah miskin tak makin tertinggal. Maklum, bagi hasil dari sektor pertambangan, khususnya migas, sangat diharapkan oleh daerah yang tak punya hasil bumi semacam tambang maupun hutan.

Soal kepastian didaerahkannya PBB dan BPHTB, “Panitia Kerja menyepakati begitu. Belum tahu apakah pada tingkat Panitia Khusus nanti di-acc,” ujar Nursanita.

Belakangan, Ketua Pansus Harry Azhar Aziz mengonfirmasi posisi kedua jenis pajak itu. “Sudah disetujui,” tuturnya dalam sebuah pesan singkat, hari ini (26/03). Harry asal Partai Golkar.

***

“SAH-SAH SAJA, tapi apakah daerah sendiri siap mengelolanya? Ini berkaitan dengan kesiapan aparat maupun sistem administrasi pajak,” pengamat perpajakan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Titi Muswanti Puranti memberi komentar lewat sambungan telepon, dua pekan lalu (16/03).

Apa yang diungkapkan Titi merupakan tantangan bagi daerah untuk berbenah diri. Untungnya, RUU PDRD mengakomodasi fakta kondisi tersebut. Bakal ada masa transisi beberapa tahun ke depan jika RUU ini sah menjadi Undang-Undang, daerah secara penuh mengelola kedua pajak tersebut. Cuma, berapa lama masa peralihan itu, Pansus bersama Pemerintah belum punya kesepakatan. “Pemerintah minta masa transisi lima tahun, tapi DPR minta satu hingga tiga tahun saja,” sambung Harry.

Tabel Perubahan Ketentuan tentang PBB dan BPHTB

1. Sektor PBB yang dikelola pusat:
– Pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, pertambangan (saat ini berlaku)
– Pertambangan dan perhutanan (RUU PDRD)
2. Termasuk dalam pengertian bangunan (UU PBB 12/1994)
– Sembilan jenis
– Tambah satu: menara telekomunikasi, radio, dan televisi
3. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (PBB)
– Maksimum Rp12 juta (sejak 6 Juni 2000)
– Paling rendah Rp24 juta, ditetapkan dengan Perda
4. Tarif PBB
– Tunggal, sebesar 0,5%
– Paling tinggi 0,5%, ditetapkan dengan Perda
5. Objek tidak kena BPHTB (UU BPHTB 20/2000)
– Enam jenis
– Tambah satu: orang pribadi karena konversi bekas tanah hak milik adat menjadi hak baru
6. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (BPHTB)
– Bervariasi, Rp60 juta-Rp300 juta
– Paling rendah Rp50 juta, ditetapkan dengan Perda
7. Tarif BPHTB
– Tunggal, sebesar 5%
– Paling tinggi 2,5%, ditetapkan dengan Perda
Sumber: Daftar Inventarisasi Masalah RUU PDRD

Nampaknya, bukan hal itu saja yang perlu dirampungkan oleh kedua pihak. Baik eksekutif maupun legislatif harus menuntaskan pe-er di sektor legalitas. Ini preseden unik, yang mana ada upaya mengambil materi kandungan suatu Undang-Undang melalui Undang-Undang lainnya. Dalam hal ini, sebagian (boleh dibilang sebagian besar) materi UU PBB dan UU BPHTB bakal berubah via UU PDRD jika nanti disahkan. Saat ini masih berlaku UU 12/1994 tentang PBB dan UU 20/2000 tentang BPHTB.

Harusnya, UU PBB dan BPHTB secara beriringan juga perlu direvisi agar terharmonisasi dengan RUU PDRD. “Menurut Pemerintah begitu,” imbuh Nursanita.

“Saya rasa kedua UU tersebut juga harus diubah,” timpal Titi.

Ketika saya konfirmasi apakah ada agenda merombak dua UU tersebut, sayang, Harry menjawab singkat, “belum.”

Detik demi detik, PBB dan BPHTB tengah merayap di simpang jalan. Menarik untuk disimak, bagaimana nanti jadinya rupa UU PDRD yang baru.[]

11 responses to “PBB dan BPHTB, di Simpang Jalan

  1. kebetulan aku juga lagi mantau keadaan ini pak..
    mo minta ijin buat ngutip tulisan saudara buat temen2 aku gak? kabarin ane yah kalo boleh..

  2. ikut menyimak,….
    bagaimana nanti perkembangan transfer baik data teknologi dan SDM yg sudah dikelola oleh pemerintah pusat melalui DJP ke daerah. apakah ada opsi bagi SDM yg berpengalaman dalam pengelolaannya untuk dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelolanya

  3. @ansor: dengan senang hati. karena tulisan ini sudah terpublis, maka ia sudah milik publik. silaken dikutip.

    @kuncoro: yup. pemda harus siap jika pengen mengelola dua pajak ini. apakah sdm yang mumpuni boleh bantu pemda? ini bahasan menarik.

  4. ikut nimbrung… bukanya mau meremehkan pemda. menurut saya mungkin ada beberapa daerah akan mengalami kesulitan
    1. teknis, terutama sistem basis data yang selama ini telah dikembangkan oleh djp (mungkin untuk kota jakarta, surabaya, semarang, bandung, tangerang ndak masalah, tapi bagaiman dengan daerah luar jawa seperti bengkayang, luwuk, fak-fak, maumere, merauke dsb.)
    2. keuangan, selama ini pemda tanpa effort terlalu besar (baik sdm maupun dana) bisa memperoleh hasil penerimaan pajak yang memiliki peran signifikan terhadap penerimaan daerah, bahkan ada yang lebih besar dari PAD selain PBB.
    3. bagaimana dengan daerah yang realisasi penerimaanya kecil (karena kesadaran wajib pajak yang masih sangat rendah), mungkin kurang dari 500 juta karena masih belum maju seperti daerah2 yang di contohkan pada no. 1. harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit mungkin > dari realisasi penerimaan, apa malah nggak tekor. selama ini mereka tinggal menerima, nantinya harus ada effort yang lebih baik dari sdm maupun dana.
    matur nuwun.

  5. maaf nambah, sebenarnya itu merupakan sebagian masalah kecil. masih banyak masalah lain yang perlu pemikiran. sebab tidak semua daerah di Indonesia yang memiliki kemampuan sdm dan keuangan yang sama. jangan bandingkan pemda pacitan dengan jakarta, or sambas dengan semarang.
    suwun

  6. karena RUU mengenai revisi UU 34/2000 tentang PDRD sudah disah kan maka meskipun banyak sekali kesulitan yang menghadang Pemerintah Daerah harus bersiap siap sesegera mungkin untuk mengambil alih proses pemungutan PBB dan BPHTB, langkah-langkah persiapan yang konkrit perlu dipikirkan, karena penerimaan dari sektor PBB dan BPHTB bagi daerah kami masih lebih dominan dibandingkan pajak daerah, sementara dengan adanya pengesahan revisi UU PDRD ini, Kantor Pelayanan Pajak mungkin tidak maksimal lagi dalam mengelola kedua sumber penerimaan ini karena jika dibandingkan dengan penerimaan dari PPH dan PPN, sektor PBB dan BPHTB relatif jauh lebih kecil.Mohon bantuan pemikiran untuk menjadi bahan kami mempersiapkan langkah-langkah nyata dalam proses pengalihan PBB dan BPHTB menjadi pajak kabupaten/kota. Terima kasih.

  7. Numpang nulis, pengalihan PBB dan BPHTB (sektor perdesaan dan perkotaan) memang konsekuensi logis dari desentralisasi fiskal dan perwujudan otonomi daerah. Maka daerah diharapkan bisa melakukan pengelolaan keuangan daerah dari dua sisi secara seimbang, yaitu pengeluaran belanja yang baik dan juga pendapatan daerah yang tidak hanya bergantung dari pusat. suwun

  8. terima kasih atas infonya, artikel ini sangat berguna untuk persiapan sidang skripsi saya. suwun^^

  9. Dewa Ayu Putu Canderi

    dengan segala rasa hormat….
    saya bersyukur dapat website ini…. saya sependapat bahwa daerah-daerah kecil dan pemekaran mesti diberi waktu untuk berbenah diri. Dan Pusat bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada daerah. Jangan sampai daerah yang kecil, Pendapatan kecil malah dijadikan kelinci percobaan oleh peraturan pusat yang terkadang tidak sinkron satu sama lain. Trus jangan sampai daerah menjadi proyek untuk peraturan baru……

  10. Dewa Ayu Putu Canderi

    numpang nimbrung…. PBB dan BPHTB selama ini sumbangsihnya untuk PAD sangat kecil sekali. Menurut saya malah biaya pemungutannya malah lebih tinggi. termasuk juga beberapa pendapatan dalam UU nomor 28 Tahun 2009. contohnya Retribusi pemeriksaan Pemadam Kebakaran, Ijin Trayek, retribusi penyeberangan diatas air, Retribusi pengolahan limbah cair dan Retribusi Sedot kakus. boro-boro ada sedot kakus wong masyarakat kita rata-rata jambannya di sungai kok…. Didaerah khususnya Kalimantan yang dominan adalah hasil dari kehutanan dan tambang. kenapa tidak itu saja yang dilimpahkan. PBB juga hanya Pedesaan dan Perkotaan yang dilimpahkan. Kapan Daerah otonom bisa maju? Kalo PBB Pedesaan dan Perkotaan itu kontribusinya sangat kecil. Trus kemampuan masyarakat desa buat bayar PBB tuch rendah….. Masa masyarakat kita yang miskin masih dibebani pajak? Tanah-tanah mereka saja banyak yang belum punya surat min SKT….

  11. Menanggapi comment dari Dewa Ayu, “Didaerah khususnya Kalimantan yang dominan adalah hasil dari kehutanan dan tambang. kenapa tidak itu saja yang dilimpahkan.” sebenarnya menurut UU 33 2004 telah diatur tentang PKPD baik daerah penghasil maupun non penghasil.
    Mungkin pemdanya yang harus lebih kreatif mencari peluang di daerahnya masing2, sebagai contoh di kab jembrana (Bali) daerahnya termasuk rendah potensi alam tapi PAD-nya tinggi. Gimana dengan daerah lain?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s