PBB Rp1,5 Juta Tak Mungkin?

Untuk sektor perkotaan dan pedesaan, selama aturan yang kini masih berlaku, tak ada besaran pajak bumi dan bangunan antara Rp999.999 hingga Rp1.999.999. Perlu bukti?

Oleh Yacob Yahya
(590 kata)

Ini permainan terkesan sepele namun sarat jebakan yang dilempar oleh mentor kami, Suparlan. Ia satu-dua bulan belakangan ini baru menjabat Kepala Seksi Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Wates. Wates adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta.

Pak Suparlan mengajar kami yang di kelas F –40 orang per kelas, kami terdiri atas enam kelas di balai diklat Yogyakarta. Ia mengajar materi pajak bumi dan bangunan yang kerap dikenal sebagai PBB. Ia dapat dua hari, Kamis dan Jumat kemarin (12-13/03).

“Adakah PBB yang sebesar satu setengah juta?”

Kami pun segera sibuk bikin itung-itungan.

Kita punya Undang-Undang yang masih berlaku hingga kini soal PBB. Yakni UU Nomor 12 Tahun 1994. Ia menggantikan beleid lawas, UU 12/1985. PBB termasuk satu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat via Direktorat Jenderal Pajak. Selain PBB, ada pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea meterai, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

PBB, lazimnya, merupakan pajak yang dikenakan atas bumi (yang meliputi permukaan tanah dan tubuh bumi di dalamnya, perairan pedalaman macam sungai, serta laut) maupun bangunan. Barang siapa yang menuai manfaat maupun memiliki hak atas bumi dan bangunan kudu bayar PBB.

Ada lima sektor dalam PBB. Yakni perkotaan, pedesaan, serta P3 yang meliputi perkebunan, perhutanan, serta pertambangan. Kerap penduduk membayar PBB alias “pajak atas rumahnya”. Ibu saya juga begitu. Oleh karena itu, ini uniknya PBB, “pajak ini paling banyak dikenal oleh masyarakat,” sambung Pak Suparlan. Total-total, angka nasional menyebutkan ada sekitar 86 juta objek PBB.

PBB hanya mengenal tarif tunggal, yakni 0,5%. Cara menghitungnya, kalikan tarif dengan nilai jual kena pajak atau yang lebih akrab disingkat NJKP. Nah, ada tiga jenis NJKP:
1. NJKP sektor pedesaan/perkotaan dengan nilai kena pajak di bawah Rp1.000.000.000 adalah 20%;
2. NJKP sektor pedesaan/perkotaan dengan nilai kena pajak sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000.000 adalah 40%; serta
3. NJKP sektor P3 dengan nilai kena pajak adalah 40%.

Nilai kena pajak (ini istilah awam saja, bukan istilah teknis) yang dimaksud dapat kita hitung setelah mengurangkan nilai jual objek tidak kena pajak (NJOPTKP) dengan nilai jual objek pajak (NJOP). Saat ini, NJOPTKP yang berlaku adalah maksimal Rp12.000.000. Artinya, jika Anda punya tanah dan bangunan yang nilainya Rp12 juta ke bawah, tak wajib bayar PBB. Nilai jual yang dimaksud, umumnya mengacu pada harga wajar atau pasar.

Nah, tarif 0,5% kali bilangan 40% atau 20% merupakan tarif efektif. Bisa diringkas, rumus perhitungan PBB adalah sebagai berikut:
1. PBB = 0,5% x 40% x nilai kena pajak; atau
2. PBB = 0,5% x 20% x nilai kena pajak; atau
PBB = tarif efektif x nilai kena pajak;
di mana besaran tarif efektif 2 permil atau 1 permil.

Mari kita hitung berapa nilai kena pajak jika PBB sebesar Rp1.500.000.

a. tarif efektif 2 permil atau 40% dari NJKP (untuk sektor pedesaan/perkotaan di atas Rp1.000.000.000):
1.500.000 = 2/1.000 x nilai kena pajak
nilai kena pajak = 1.500.000 : 2/1.000 = 750.000.000
kesimpulan: tak mungkin karena nilai kena pajak Rp750 juta harus menggunakan formula NJKP x 20%

b. tarif efektif 1 permil atau 20% dari NJKP (untuk sektor pedesaan/perkotaan di bawah Rp1.000.000):
1.500.000 = 1/1.000 x nilai kena pajak
nilai kena pajak = 1.500.000 : 1/1.000 = 1.500.000.000
kesimpulan: tak mungkin karena nilai kena pajak Rp1,5 miliar harus menggunakan formula NJKP x 40%

“Makanya, dengan ketentuan perhitungan seperti itu, tak mungkin ada PBB yang sebesar Rp999.999 hingga Rp1.999.999,” terang Pak Suparlan. Kami sekelas waktu itu mengangguk setuju.

Namun Sabtu hari ini saya berpikir ulang. Itu kalau untuk sektor pedesaan dan perkotaan, yang umumnya berkutat pada “pajak atas rumah”. Bagaimana dengan sektor perkebunan, perhutanan, atau pertambangan? Masih memungkinkan bukan?

Jika Anda punya kebun sawit atau karet senilai Rp750 juta, tentu Anda kena PBB Rp1,5 juta bukan? Bagaimana menurut Anda?

3 responses to “PBB Rp1,5 Juta Tak Mungkin?

  1. wah..kok aku dulu pas kuliah gak diajarin yang itu yah???jadi maluu

    btw, gimana perkembangan PBB yang di pemdakan om??

  2. @ansor: Aku belum update info terbaru. Sori yah… lagi ngumpulin semangat meliput lagi neh… Hehehe…

  3. Itu hanya berlaku untuk PBB sektor pedesaan dan perkotaan. berhubung sektor p3 NJKP adalah 40% maka pokok ketetapannya bisa saja terletak antara 1.000.000 dan 2.000.000.
    Bagus juga logikamu kawan….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s