Menakar Nasib Anak Tiri

Bolehkah anak tiri jadi tanggungan untuk menambah penghasilan tidak kena pajak?

Oleh Yacob Yahya
(901 kata)

Ada diskusi sederhana namun menarik soal ketentuan pajak penghasilan (PPh) di kelas kami, pekan lalu. Tema ini “memanas” tatkala Waluyono, fasilitator yang menyajikan materi waktu itu, mengapungkan klausul penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Waluyono keren dipanggil Willy. Ia adalah Fungsional Penelaah Keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta. Kami suka dia. Pria mata empat ini low-profile, terkesan sabar, menyerap segala pendapat, serta tak sempit melempar pendapat jika menjawab pertanyaan. Tak jarang dia meminta komentar kami, para peserta diklat.

“Saya dari keluarga miskin asal Sragen. Makanya saya cari sekolah gratis saja, di STAN. Saya punya tiga nama. Nama asli saya Waluyo. Lantas dikasih tambahan ‘No’ oleh guru saya. Jadinya Waluyono. Itu tertulis di ijazah saya loh. Lalu ketika saya kerja, saya dikasih nama ‘Willy’ oleh atasan saya. Jadi Anda boleh panggil saya Willy,” ujarnya sewaktu memperkenalkan diri di depan kelas.

STAN merupakan singkatan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ia mencetak lulusan tingkat diploma, baik D3 maupun D1, yang siap disalurkan menjadi pegawai di lingkungan Departemen Keuangan. Kampus ini terletak di Jurangmangu Bintaro. Adik saya, Ginanjar Rah Widodo, juga kuliah di sini pada 2003-2006. Kini dia kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tobelo Maluku Utara.

Kami, rekrutan tingkat sarjana pada 2008, saat ini masih menjadi bakal calon pegawai negeri sipil -istilahnya C-CPNS, belum beroleh Surat Keputusan CPNS. Untuk mengantongi SK tersebut, kami harus melakoni diklat dasar. “Kursus” selama hampir dua bulan -Februari hingga April-ini kami jalani di Yogyakarta.

Oh ya, kami berjumlah 240 orang dari wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ada enam kelas guna menampung jumlah segitu. Lain kata, 40 orang per kelas. Saya dapat Kelas F.

Kita punya Undang-Undang PPh paling gres, yakni UU Nomor 36 Tahun 2008, yang mulai efektif berlaku sejak 1 Januari 2009. Ia merupakan “versi keempat”. Mulanya, UU PPh adalah UU Nomor 7 Tahun 1983. Beruntung, saya pernah menulisnya sewaktu masih jadi wartawan Hukumonline. Sedikit-sedikit saya ingat beberapa perubahan materi di dalamnya.

Diskursus soal PTKP ini tak lepas dari Pasal 7 ayat (1). Saat ini PTKP bagi seorang wajib pajak sedikitnya Rp15.840.000 setahun. Ia bertambah Rp1.320.000 jika si wajib pajak kawin. PTKP bakal nambah lagi Rp15.840.000 jika ternyata si pasangan (istri/suami) bekerja. Plus, tambahan maksimal tiga orang, jika wajib pajak menanggung anggota keluarganya. Masing-masing tanggungan dapat Rp1.320.000.

Menariknya, siapa tanggungan yang dimaksud?

Tanggungan itu antara lain setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Ingat, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

“Semenda artinya hubungan yang timbul karena pernikahan,” jelas Pak Willy.

Ia benar. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karya Peter Salim dan Yenny Salim (2002, ed. ketiga) mengartikan “semenda” adalah pertalian keluarga yang timbul karena adanya perkawinan dengan salah seorang anggota kaum. Sedangkan “bersemenda” artinya menikah. Jadi, keluarga semenda antara lain mertua, anak menantu, saudara ipar.

“Kalau anak tiri bagaimana?” tanya teman sekelas, Putri Nugraheni.

“Nah, pasal itu tak ada bunyi ‘anak tiri’. Coba kita baca penjelasannya. Di situ hanya tertulis misalnya orang tua, anak kandung, atau anak paling banyak tiga orang,” jawab Pak Willy.

“Tapi anak tiri kan anak sedarah si istri?” saya coba mendebat.

“Memang. Logikanya anak tiri bisa masuk. Mertua saja bisa. Anak angkat malah bisa. Anak angkat loh yah. Bedakan dari anak asuh. Anak angkat berarti harus dilegalkan di depan notaris. Sedangkan anak asuh belum tentu butuh pengesahan notaris,” urai Pak Willy.

Saya merenung, apakah memang begini yah nasib anak tiri? Pak Willy tak salah, ia konsisten pada bunyi verbatim Pasal 7 ayat (1) beserta penjelasannya. Memang tak muncul “anak tiri” sebagai misal anggota keluarga yang boleh jadi tanggungan. Di sana hanya tertera orang tua, mertua, anak angkat, dan anak kandung. Namun saya pikir, klausul ini interpretable. Kata kuncinya adalah anggota keluarga sedarah (kandung) dan semenda (lantaran hubungan perkawinan). Akan lebih terang jika Pasal 7 ayat (1) UU 36/2008 sekaligus penjelasannya menerakan “misalnya, dan tak terbatas pada”. Urusan bisa beres. Hal ini penting, meski terdengar remeh. Contoh-contoh yang tersebut di atas tak bakal terkesan limitatif jika tertulis “misalnya, dan tak terbatas pada”.

Saya kira, meski tiri, anak tetap anak. Jika kita menikahi janda yang sudah punya anak, toh anak itu sudah jadi anak kita bukan? Inilah hubungan semenda, ia timbul karena adanya tali perkawinan.

“Pak, tentang masalah anak tiri, di kelas lain, boleh diakui sebagai tanggungan,” celetuk Malikha Wahyuninda, teman sekelas sekaligus sekelompok saya, pada hari berikutnya.

“Secara logika memang bisa,” sambut Pak Willy menjawab Ninda -panggilan akrab Malikha.

Rasa penasaran itu saya bawa dengan mengontak narasumber sewaktu saya jadi jurnalis. Mujur, saya menyimpan kontak beberapa praktisi pajak, terutama para konsultan. Saya sangat bersyukur punya sumber yang suka berbagi pengetahuan. Ada konsultan senior Idris Pulungan yang berkecimpung di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Ia ketua umum organisasi ini, sewaktu kami bertemu pada tahun lalu. Entah sekarang. Ada juga Tubagus Eddy Mangkuprawira, pendiri dan ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak. LBH Pajak bermarkas di Gedung Dhanapala di kompleks Depkeu. Ia satu gedung dengan lembaga pengadilan pajak, cuma beda lantai.

“Anak tiri dapat PTKP sepanjang masih menjadi tanggungan sepenuhnya,” jawab Pak Eddy lewat pesan singkat.

“Jangan disebut anak tiri. Sebut saja anak,” komentar Pak Idris.

Jawaban terakhir menurut saya bukan ada maksud manipulatif. Justru sebaliknya, inilah semangat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi terhadap anak, baik tiri, angkat, kandung, maupun asuh.

“Pak, menurut sumber saya para konsultan pajak, anak tiri dapat masuk PTKP,” saya membuka kembali tema lama tersebut.

“Secara logika memang bisa,” Pak Willy sepakat.

Bukankah di mata peraturan pajak semua warga sama? Saya harap, demikian halnya untuk anak tiri. Bagaimana menurut Anda?

2 responses to “Menakar Nasib Anak Tiri

  1. Saya gak setuju dengan pendapat pak willy itu, anak angkat di pajak tidak sama dengan pengertian hukum yaitu lewat putusan pengadilan, prinsipny asal anak angkat tsb termasuk dalam Kartu Keluarga dan tdk punya penghasilan serta seluruh biaya hidupnya menjadi tanggungan ybs sudah bisa masuk PTKP, perbedaannya dengan anak kandung dan tiri hanya anak angkat meskipun blm punya penghasilan tapi jika umurnya telah 18 tahun pada 1 januari maka dia tidak bisa diikutkan lagi dalam PTKP, fiskus dalam melihat PTKP hanya perlu dokumen dari camat/lurah setempat, tidak perlu sampai mengecek akta lahir atau pengadilan dll, ngaco tuh Pak willy

  2. Wawan: Mas Lucky, coba perhatikan di Pasal 7 UU PPh, apakah ada syarat yang masuk tanggungan di PTKP itu mengatur masalah usia/umur ?, jangan menambah syarat sendiri dong… , perlu belajar lagi tuh..😀

    Yang masuk syarat PTKP hanyalah keluarga sedarah dan semenda yang mempunyai hubungan lurus dan menjadi tanggungan sepenuhnya..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s