Harga Mahal Pemekaran

Begitu susahnya menanggalkan watak elitis warisan sejarah yang sudah berabad mengakar. Rupanya elit kita sudah puas hanya jadi raja kecil. Kapan kita belajar?

ABDUL AZIZ ANGKAT baru dua bulan jadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatra Utara. Naas, politisi dari partai Golkar ini mangkat ketika memimpin Sidang Paripurna yang urung usai. Massa menyeruak. Mereka memasuki dan menguasai ruang sidang. Kadung mata gelap, segala mereka rusak. Meja, kursi, segala perabot terlempar sana-sini. Massa tak puas lantaran mereka menilai para anggota Dewan memperlambat proses pemekaran Provinsi Tapanuli (Protap).

Sebuah isu yang sudah tersulut sejak 1950-an.

Pihak kepolisian memberi keterangan awal Abdul Aziz meninggal lantaran penyakit jantung. Pihak kolega dan keluarga tak marem. Mereka memberi testimoni Abdul Aziz dianiaya, dipukuli, dan dizalimi.

Bola aspirasi rakyat yang tersumbat  menggelinding terlalu liar. Benarkah? Kubu yang membela Abdul Aziz menuding para mantan anggota Dewan jadi dalang demo tersebut. Tertuduh dianggap terlalu bernafsu mengegolkan kelahiran daerah baru… dan saya pikir, ujung-ujungnya jabatan baru.

Coba bayangkan betapa mudahnya sebuah daerah lahir. Sudah berapa banyak daerah baru terbentuk di negeri ini. Sejak Timor-Timur menyatakan integrasi, awalnya hanya 27 provinsi. Kini sudah ada 33 biji. Apalagi jumlah daerah tingkat dua. Sejumlah usulan pemekaran sudah antre di meja Departemen Dalam Negeri maupun DPR.

“Jika mentok di meja kami, yah mereka (para pengusul pemekaran) lobi lewat pintu lain,” seloroh salah seorang pejabat Depdagri.Tak heran, banyak juga usulan membuat sebuah UU tak kalah antrenya. Tahun 2008 saja DPR mematok target 280-an UU rampung. Tapi umumnya produktivitas mereka bikin UU rendah. Separuh saja sudah oke.

Prosedur pembuatan sebuah Undang-Undang memang bisa pakai dua pintu. Jika bukan usulan Pemerintah, yah boleh lewat inisiatif Dewan. Supaya salah satu pihak “terketuk” inisiatifnya, konon sejumlah lobi gencar perlu dilancarkan.

Dan pemekaran daerah baru butuh cantolan hukum sebuah UU.

KONDISI POLITIK negeri kita sejak masa feodalisme kerajaan-kerajaan yang berserak di Nusantara, hingga era modern Republik Indonesia, maaf untuk mengatakannya, rupanya belum berubah.

Awalnya sebuah kraton Mataram nan besar. Ia meliputi daerah pedalaman Jawa (kini Jawa Tengah dan Yogyakarta). Namun lambat laun kraton besar itu jadi empat bagian. Dua di Yogyakarta, dua di Surakarta.

Ahli sejarah Onghokham mencatat perbedaan konsep kekuasaan kerajaan antara Nusantara dan Eropa. Raja Eropa merupakan takhta yang tersedia secara turun-temurun. Sedangkan raja di Jawa tak mengenal hal itu. Tiap jagoan atau tokoh yang merasa mendapat “wahyu”, berhak mengklaim sebagai raja dan menggulingkan raja yang sedang berkuasa. Ken Arok dan Kerajaan Singasari, contohnya. Penggulingan dan kudeta jadi akrab di sini.

Raja punya banyak keturunan dari banyak istri. Anak-anak raja lambat laun merasa paling berhak dan punya klaim masing-masing sebagai pewaris takhta yang absah. Kalau sudah begitu, perang saudara tak terelakkan. Hingga datanglah Belanda sebagai penengah, memfasilitasi perundingan, lahirlah perjanjian yang membagi wilayah masing-masing elit yang bertikai. Mataram adalah contoh konkret.

Rupanya elit-elit kekuasaan hanya puas menjadi raja kecil, dengan daerah yang semakin menyurut. Konsepsi itu melekat di alam bawah sadar kita, hingga kini.

Masa jelang pemilihan umum saat ini makin relevan mencerminkan watak itu. Elit sebuah partai yang tak puas bisa saja bikin partai baru. Tanpa sadar, massa pemilih partai “korban pecahan” itu terancam berkurang jumlahnya. Bagi elit partai baru, mungkin tak mengapa, toh mereka bisa terantarkan menjadi anggota Dewan anyar.

Saya heran mengapa kita getol berpecah-belah daripada menjadi satu kekuatan yang besar.

Konon, armada laut Majapahit di bawah Gajah Mada punya kapal besar yang tak kalah megahnya dibanding punya Cheng Ho. Kini, punyakah kita kekuatan masa lampau itu?

PAKET UU yang mengatur Pemerintahan Daerah memang memungkinkan adanya pemekaran. Tujuan awalnya, supaya kekayaan dan potensi daerah dapat dinikmati dan dikelola oleh daerah itu sendiri, tak tersedot ke pusat. Distribusi kesejahteraan, walhasil, diharapkan merata.

Namun, ini yang kerap kita tak tahu, di sisi lain, seperangkat aturan itu juga memungkinkan adanya penggabungan kembali daerah-daerah hasil pemekaran yang dinilai gagal.

Maklum, harga sebuah pemekaran begitu mahal. Daerah baru butuh seperangkat baru. Mulai gedung pemerintah dan instansi-instansi lainnya. Ada gubernur baru atau bupati/walikota baru, ada DPRD baru, ada Pengadilan Negeri baru, singkatnya, semua perangkat pranata baru.

Ini yang kerap jadi indikasi pemekaran hanyalah akal segelintir elit yang ngebet berkuasa –di daerah baru, tentunya.

Presiden SBY sempat mewacanakan penghentian pemekaran alias moratorium karena ternyata terlalu besar dampak negatifnya daripada efek baiknya. Namun, itu hanya sekadar wacana.

Hingga kini, belum terjadi peleburan daerah pemekaran yang gagal.

PEMEKARAN, secara literair dalam bahasa Inggris berarti “blossoming”. Namun, tepatnya adalah “division”. Bahasa menunjukkan kuasa. Bahasa bisa ditekak-tekuk oleh elit untuk menyembunyikan maksud sebenarnya. “Pemekaran”, yang terdengar mentereng dan indah, rupanya tak ubahnya “penyempitan wilayah kekuasaan”.

Rupanya, mental kita masih kuno yang puas jadi raja kecil.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s