Ralat Gambar

Sebuah Cerita Fiksi
Oleh Yacob Yahya (1.313 kata)

Tulisan berita yang berdasarkan informasi slenco alias gak akurat gampang diralat. Kalau keterangan gambar, misalnya foto, salah juga bisa dikoreksi. Lah, jika gambarnya sendiri yang dianggap salah?

Aku masih geli tiap melihat kover Majalah Temper keluaran 17-23 November 2008. Gambar latarnya putih bersih. Aku suka. Yang menurutku lucu, adalah gambar sosok yang bertengger di situ. Ia seorang pengusaha-cum-menteri-dus-pengurus partai politik terbesar yang semua orang di negeri ini sudah tahu. Baburozak Bakero.

Gambar itu bukan foto biasa. Melainkan ilustrasi visual. Gambar sosok itu tersusun atas rangkaian angka-angka yang berbeda warna sehingga membentuk gambar seseorang menghadap samping kiri, nampak memakai jas berdasi. Aku pikir ilustratornya tentu bekerja keras. Lekuk dan bentuk sosok itu diisi oleh bentuk nomor yang berbeda-beda. Angka tujuh (7) mengisi kerah jas dan kemeja, serta membentuk alis mata; angka satu (1) membentuk sisiran rambut, punggung tapak tangan, serta leher, juga bibir; angka nol (0) menjadi kacamata -yah, dia memang pakai kacamata-serta retina putih dan pupil lagi iris hitam mata. Lengkung daun telinga dibentuk oleh beragam angka, sesuai dengan lekuk bagian-bagiannya. Demikian soal kelir. Hitam untuk warna rambut dan jas. Coklat untuk warna kulit. Putih-abu-abu untuk warna kemeja. Menarik, memang.

Bukannya tersanjung, si empunya sosok justru sengit. “Ini menghina. Ini ada maksud menyamakan saya dengan iblis,” teriak Bakero. Rupanya, ia ora trimo dengan angka enam yang berderet tiga (666) pada bagian pelipis. “Itu angka setan,” sambungnya kalap.

Sedangkan jeroan kover yang menjadi berita utama itu menulis soal cawe-cawe presiden dan wakilnya terhadap otoritas bursa untuk menolong perusahaan batubara milik Bakero supaya harga sahamnya tak keterusan terjun bebas. Makanya transaksi saham ini masa suspensinya sempat diperpanjang. Syahdan, itu lantaran “instruksi titipan” orang tertinggi negeri ini itu tadi. Kalau teori konspirasi kita pakai, di mana segala hal halal untuk dikait-kaitkan, ini merupakan politik balas budi Pak Presiden. Maklum, Bakero punya dana tak terbatas yang turut mengucur menyokongnya pada saat kampanye pemilu 2004 lalu. Apalagi tahun lalu Bakero dinobatkan sebagai orang terkaya se-Asia Tenggara.

Konon, menteri keuangan sempat berniat mengundurkan diri karena merasa kredibilitasnya dipertaruhkan dan kerjanya diintervensi begitu dalam. Maklum, menteri ini juga punya urusan mengawasi dan mengatur lantai bursa lewat Badan Pengawas Pasar Modal.

Begitulah Temper tulis berita.

Untungnya, Bakero menghormati kebebasan pers. Secara notabene dia sendiri juragan sejumlah media. Ia mengurungkan niat menuntut Temper, media “badung” yang seakan sudah kebal menghadapi tuntutan hukum melawan “korban pemberitaan”. Itupun seusai Bakero diberi saran dan masukan oleh sejumlah penasihatnya.

Maklumlah, negeri ajaib ini masih sarat penguasa, pengusaha, maupun orang (yang merasa) kuat yang petentengan terhadap media. Sekali ada berita yang menyerang mereka, meja hijau adalah langkah ampuh. Dan kebanyakan tuntutan terhadap pers adalah pencemaran nama baik -masih pede-pedenya merasa punya nama baik.

Cilakanya, di lain sisi, banyak media sontak jiper tatkala diancam gugatan. Maklum, banyak media berdiri dengan modal cekak. Kalau kalah di pengadilan dengan nilai miliaran, siapa yang bisa nanggung? Tak semua media sudah besar secara bisnis. Hanya 30% dari 900 media cetak yang sehat bisnis. Dari 2.000-an stasiun radio dan hampir 70 televisi, hanya 10% media siar yang layak bisnis. Beruntung jika media yang dituntut punya sokongan dana yang kuat dari grup usahanya yang sudah meraksasa.

Apalagi, bikin nawala dengan modal dengkul bukanlah dosa. Cobalah tilik aturan standar perusahaan pers yang tahun lalu dirilis oleh Dewan Pers. Modal minimal sebuah media hanya Rp50 juta. Padahal, untuk membangun koran nasional dengan distribusi mapan, konon diperlukan dana setidaknya Rp40 miliar.

“Lima puluh juta? Kayak bikin usaha telor asin saja,” repet kakakku sewot.

“Kalau koran lokal, modalnya tak perlu gede. Paling murah yah bikin tabloid mingguan, atau bulanan sekalian,” ujar Rida Esia, ketua pengurus harian Serikat Penerbit Koran Indonesia suatu tempo, ketika saya wawancara lewat sambungan telepon.

“Modal minimal itu kami ambil dari Undang-Undang Perseroan Terbatas kok,” bela Abdillah Almundi, salah seorang anggota Dewan Pers yang membidani lahirnya standar perusahaan media itu.

“Lah kalau cantolannya UU PT, prinsip usahanya juga harus going concern. Artinya, keberlangsungan atawa sustainabilitas bisnis harus jadi nomor satu. Jangan sampai mendirikan media hanya untuk hit and run atau ambil untung jangka pendek sehabis itu tutup,” ujar Kang Jasmo, tetangga saya yang jadi pialang.

“Artinya Kang?” tanya saya.

“Modal Rp50 juta itu hanya syarat minimal. Pasti pengusaha pers atau orang yang berniat bikin media baru sudah berhitung lebih dari angka itu.”

Kembali ke insiden gambar kover. Bakero setelah berkonsultasi dengan punggawanya, pula sejumlah organisasi wartawan macam Asosiasi Jurnalis Indonesia, yang mana saya jadi salah satu anggotanya, ia bertandang ke Dewan Pers.

Memang demikian prosedurnya. Kalau Anda keberatan atas berita suatu media, ajukanlah hak jawab atau hak ralat. Media yang bersangkutan harus meladeni hak jawab itu. Atau jika masih tidak puas, Dewan Pers bisa dimintai konsultasinya untuk menengahi kasus ini. Jadi tidak asal slonong boy ke pengadilan.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, duo jurnalis senior Amerika Serikat yang tercatat punya riwayat terhormat, menulis buku yang tersohor, “Sembilan Elemen Jurnalisme”. Buku ini hasil riset dan studi dengan melibatkan ratusan wartawan sebagai responden. Hasilnya, apa yang kuli tinta anggap sebagai prinsip dasar dalam menjalankan profesi mereka, setelah diperas-peras dan disaring-saring, ada sembilan butir. Pertama, kewajiban nomor satu jurnalisme adalah pada kebenaran. Kedua, loyalitas pertama jurnalisme kepada warga. Ketiga, intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Keempat, para praktisinya harus menjaga independensi terhadap sumber berita. Kelima, jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan. Keenam, jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga. Ketujuh, jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting, menarik dan relevan. Kedelapan, jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional. Dan kesembilan, para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka.

Dan belakangan ini, lahir elemen kesepuluh. Jurnalisme bertanggung jawab kepada warga, dan sebaliknya warga juga turut bertanggung jawab (menjaga mutu) jurnalisme. Artinya, jika ada produk jurnalisme yang dirasa buruk, warga jangan tinggal diam. Warga harus menghardik media itu supaya berbenah diri.

Seperti yang barusan Bakero lakukan?

Tora Hadi, pemimpin redaksi Majalah Temper, menanggapi dingin kover majalah yang jadi masalah itu. “Itu murni karya ilustrasi. Itu hasil montase, letak dan bentuk angka kami sesuaikan dengan bentuk gambar yang kami inginkan.”

Urusan gambar atau simbol visual memang bukan perkara remeh. Dulu, waktu Orde Baru, sebuah majalah dilabrak seorang jenderal. Pasalnya, sosoknya terpampang pada sebuah kover dengan seragam lengkap. Yang namanya militer, tentu ada tanda pangkat yang tersemat di baju bagian dada kanan atau kiri. Nah, yang jadi sumber masalah, ilustrator kover memakai teknik mirroring yang membuat gambar tampak terbalik. Apa yang di kiri jadi di seberangnya. “Tanda pangkat yang harusnya di kiri pindah ke kanan atau sebaliknya, ini kan pelecehan,” sungut sang jenderal waktu itu. Padahal, bukan ada intensi apa-apa, si tukang permak gambar merasa nilai artistik kover itu paling apik jika disajikan seperti apa yang sudah dia buat. Akhirnya media itu minta maaf.

Soal gambar kover Temper, kasus Bakero bukan pengalaman pertama. Sebelumnya, ketika presiden kedua mangkat, majalah investigasi yang paling disegani di negeri ini menampilkan gambar sang presiden tampak memberi wasiat wejangan kepada anak-anaknya yang mengitari meja makan. Gambar tersebut diambil dengan menyadur lukisan tenar Leonardo Da Vinci, Perjamuan Terakhir (Last Supper). Lukisan itu menampilkan Yesus dikelilingi murid-muridnya pada saat makan malam terakhir dengan secawan anggur dan roti, sebelum ia dihukum salib. Kover ini juga bikin geger.

“Saya ingin ada ralat atas kover yang menampilkan wajah saya itu,” ujar Bakero di depan Dewan Pers.

Dan ralat atau hak jawab memang kudu proporsional. Ralat tulisan yang salah sih mudah. Kalau ada kesalahan satu paragraf, yah dikoreksi satu alinea -tak perlu merombak seluruh isi berita. Hak jawab juga begitu. Jika pada berita sebelumnya pihak yang merasa disudutkan kurang beroleh jatah memadai, pada edisi berikutnya, media yang bersangkutan bisa menampungnya dengan wawancara khusus atau kesepakatan lainnya.

Tapi kali ini gambar. Apakah harus Temper menyajikan gambar yang dikehendaki oleh Bakero pada edisi mendatang? Satu edisi dua kover? Bagaimana cara meletakkannya? Tentu asyik, pikir saya.

Eh, ladalah saya kok punya ide spontan. Bagaimana jika ralat gambarnya itu cukup dengan menambah angka nol tidur berwarna kuning atau emas, di atas kepala Bakero? Tentu Bakero berpikir yang tadinya iblis, kini jadi malaikat….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s