Sektor Media, Anak Bungsu Gerakan Buruh

Oleh Yacob Yahya
Mantan sekretaris Dewan Karyawan Tabloid Kontan
Pendiri dan mantan ketua Serikat Pekerja Hukumonline

Kebebasan berserikat merupakan hak asasi yang melekat pada kaum buruh. Organisasi perburuhan internasional bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ILO, telah menelurkan sebuah konvensi pada 1948. Konvensi tersebut tentang Kebebasan Berserikat (freedom of association), No. 87/1948.

Gagap, Indonesia baru meratifikasinya pada 2000, dengan lahirnya Undang-Undang No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Implikasinya, euforia tak terbendung. Fragmentasi tak terelakkan. Serpihan maupun pecahan dari organisasi lama berserakan. Walhasil, muncullah tiga konfederasi besar, 87 federasi, serta 3.000-an serikat pekerja (trade union) yang tersebar di seluruh negeri ini.

Konfederasi adalah gabungan sedikitnya tiga federasi. Sedangkan federasi merupakan gabungan dari sedikitnya lima serikat. Dan serikat sendiri dapat didirikan sedikitnya oleh sepuluh kerah biru.

Meski jumlah membuncah, masih banyak pekerja yang belum melek berorganisasi. Aktivis buruh Dita Indah Sari menengarai, penyebabnya adalah alpa sejarah dan proses panjang apolitisasi di masa Orde Baru. Saya -bersama jurnalis Kontan Sigit Rahardjo-mewawancarai pendiri Partai Rakyat Demokratik ini pada 2005, sewaktu masih bekerja untuk Tabloid Kontan, untuk rubrik Dialog, dekat-dekat Mayday.

Saat ini tercatat ada 35 juta buruh di sektor formal. Sedangkan yang berorganisasi baru 3,3 juta. Padahal, perjuangan kelas penyedia tenaga ini masih panjang. Di bidang jaminan sosial, misalnya. Baru terdapat 7,9 juta tenaga kerja yang mengantongi kartu jaminan sosial.

Bagaimana sektor media?

Saat ini ada hampir 900 media cetak, 2.000 stasiun radio (terlepas hanya menyajikan program musik doang atau benar-benar mengandung acara news), serta 70 teve (baik swasta nasional maupun lokal), plus sejumlah media online. Mengingat saat ini jelang Pemilihan Umum, kemungkinan besar jumlah media bakal bertambah.

Industri ini, meski kecil dari segi jumlah tenaga kerja, toh menghidupi ribuan buruh -plus beberapa anggota keluarga mereka, tentu saja. Andreas Harsono memberikan pengantar dalam buku “Jurnalisme Sastrawi Antologi Liputan Mendalam dan Memikat” (2008, ed. revisi) -buku yang dia sunting bersama Budi Setiyono. Pengantar yang berjudul Ibarat Kawan Lama Datang Bercerita itu menjelaskan, paling-paling wartawan (di Indonesia) berjumlah 8.000-10.000 (hal. xi).

Saya anggota organisasi wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). AJI saat ini beranggota hampir 1.000 orang. Dalam sebuah acara diskusi telaah berita Tempo tentang “akrobat pajak” perusahaan Asian Agri -diskusi itu disponsori oleh Asian Agri sendiri pada Desember 2007, seorang pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengklaim punya 14.000 anggota.

Tabloid Kontan, sebelum mendirikan koran harian, waktu saya kerja di sana punya 30-40 jurnalis dari total karyawan 100-an orang. Situs berita Hukumonline, tempat kerja saya berikutnya, punya awak redaksi tak lebih dari 15 orang dari jumlah pegawai 40-an personil.

Yang pasti, jumlah wartawan Indonesia begitu minim. Bandingkan dengan Jerman yang punya 90.000 jurnalis. Sekitar 40.000 darinya adalah freelance (Harsono, ibid).

Saya belum punya data meyakinkan mengenai jumlah wartawan di Indonesia, plus pekerja divisi lainnya, semisal iklan, sirkulasi, inkaso, programming (di radio dan teve), dan sebagainya. Yang jelas, dari puluhan ribu tenaga sektor media, baru berdiri 28 serikat pekerja! Alih-alih mendirikan federasi maupun konfederasi di sektor ini. Konsolidasi solid maupun sekadar saling melempar pernyataan sikap solidaritas pun masih susah, jika tak mau disebut enggan.

Faktanya, gerakan serikat di sektor ini begitu gersang.

Mengapa? Kompleks sebab.

Dari sisi pemilik maupun jajaran manajemen media, berserikat masih belum dianggap urgent. Apalagi jika media itu berdiri di atas nilai “kekeluargaan”. Berserikat dianggap hanya merupakan pemikiran yang dicangkok dari kultur industrial murni. Dengan demikian, berserikat dipandang melenceng dari khitah pendirian media itu. Dan permasalahan maupun aspirasi cukup disampaikan dalam atmosfer “kekeluargaan”. Lain kata, “toh kita kawan sendiri”. Malangnya, forum negosiasi yang digadang-gadang juga tak kunjung tiba lantaran suasana “ewuh-pakewuh” itu tadi. Manajemen terlalu sibuk dengan rencana bisnis serta target-target usaha di masa depan.

Pada sudut yang lain, ironisnya, wartawan itu sendiri tak merasa butuh berserikat. Banyak jurnalis yang masih diupah rendah. Banyak jurnalis yang susah menghimpun biaya kawin. Banyak jurnalis yang tongpes gak bisa nabung. Banyak jurnalis yang kerja tanpa kenal waktu 24/7 tanpa tambahan uang lembur. Banyak jurnalis yang hanya mengantongi kartu pers dilepas begitu saja di lapangan tanpa jaminan asuransi kesehatan dan keselamatan kerja. Banyak jurnalis yang… merana.

“Wartawan itu candu. Meski dibayar minim, kerjaan ini asyik sehingga kita nrimo saja,” celetuk mantan wartawan Kompas yang putar balik jadi seniman, Sujiwo Tedjo. Dalang-cum-saksoponis itu menyampaikannya pada acara launching upah layak jurnalis oleh AJI Jakarta, Maret 2008 lalu. AJI menilai, gaji wartawan yang baru diangkat jadi karyawan tetap idealnya Rp4,1 juta sebulan.

Namun mereka tetap enjoy terbuai semilir predikat “profesi” yang terdengar mentereng laksana kelas kerah putih. Wartawan adalah profesi, bukan buruh. Walhasil, kuli tinta tak perlu serikat pekerja. Kredo ini kian nyaring bergaung di kalangan (sebagian besar?) jurnalis kelas redaktur ke atas yang merasa sudah mapan -padahal sarat tagihan kartu kredit juga.

Padahal, pengusaha media pun berserikat. Ada Serikat Penerbit Suratkabar; Asosiasi Televisi Swasta Indonesia; Asosiasi Televisi Swasta Lokal Indonesia; serikat percetakan; jaringan radio komunitas (terlepas pegiat radio komunitas itu acap merangkap sebagai pekerja radio mereka sendiri); dan sebagainya.

Ada pula alasan keberlangsungan terisinya periuk nasi serta mengebulnya dapur si emak -pada individu pegawai media itu sendiri. Momok pemecatan masih menghantui pekerja media yang berniat mendirikan serikat pekerja. Serikat dianggap pengganggu stabilitas bisnis. Walhasil, bekerjalah dengan lempeng, gak usah neko-neko, supaya tidak dirumahkan.

Padahal, berserikat adalah hak asasi. Tak boleh dipaksakan, pun jangan dihalangi. Barangsiapa memaksa seseorang untuk berserikat, sama halnya menghalangi dan mengintimidasi supaya jangan berserikat (union busting), sesuai dengan UU 21/2000, diancam kurungan satu hingga lima tahun dan/atau denda antara Rp100 juta hingga Rp500 juta. Jangankan mem-PHK; memutasi (pindah tugas) pun haram bagi karyawan yang aktif di serikat pekerja.

Kasus Wisudo, preseden kemenangan
Saya yakin roda nasib tak henti berputar. Jika dulu kita di atas, siapa tahu esok di bawah. Jika dulu kita tertindas, eh jangan sampai nanti kita giliran menindas, cukup berdoa saja siapa tahu besok merdeka. Jika dulu memecat, siapa tahu besok terdepak!

Adalah Bambang Wisudo, wartawan Harian Kompas. Mas Wis -demikian banyak orang termasuk saya memanggilnya -terakhir jadi Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK), wadah karyawan yang berwatak serikat, dan getol menyuarakan kepemilikan saham 20% bagi karyawan beberapa tahun terakhir ini. Rekaman sepak terjang itu silakan baca hasil liputan Coen Husain Pontoh yang berjudul “Amanat Hati Nurani Karyawan”.

Kompas adalah harian terbesar, bertiras 500.000 eksemplar.

Sekadar mengingat, Wisudo dipecat pada awal Desember 2006. Bukan oleh manajer personalia atawa direktur sumberdaya manusia, melainkan oleh pemimpin redaksi, Suryopratomo yang kerap dipanggil Tommy. Wisudo dianggap bikin resah karyawan di kantor, dengan bagi-bagi dan temple-tempel pamflet. Apalagi mengundang pihak luar guna mengadakan rapat-rapat. Padahal siapa yang resah?

Ini kali pertama Kompas mem-PHK karyawannya. Sebelumnya, juga terkait kasus serikat, karyawan-karyawan pendiri atau penggagas  itu mengundurkan diri dengan sukarela.

Menurut pengakuan Wisudo, ia sempat diseret, digotong oleh satpam, disekap di pos satpam, diinterogasi, hingga akhirnya dilepas untuk menghadap Tommy, rupanya untuk menerima sepucuk “surat cinta” pemecatan itu. Selang beberapa hari nama Wisudo dalam boks susunan awak redaksi Kompas sudah tak ada. Mulai bulan itu juga, dengan proses hukum yang belum tuntas, transfer gaji Wisudo distop.

Simpati dan dukungan berdatangan. Organisasi wartawan internasional tak mau diam. International Federation of Journalists (IFJ) dan Asia Journalists Association (AJA) melayangkan kecaman kepada Kompas atas pemecatan ini. Di tingkat domestik, sejumlah organisasi termasuk AJI mendirikan Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja -disingkat KOMPAS.

Genderang perang bertalu. Aksi demonstrasi maraton selama beberapa hari di muka Gedung Kompas di bilangan Palmerah berlangsung. Lantas berlanjut dengan bentangan spanduk terpanjang yang dicatat oleh Museum Rekor Indonesia. Lalu KOMPAS menerbitkan sebuah buku atas prakarsa Wisudo. Niat menyatroni kediaman pendiri sekaligus pemimpin umum Kompas Jakob Oetama juga pernah. Berziarah ke makam pendiri Kompas lainnya, Petrus Kanisius Ojong juga dilakukan. Itu aksi di luar meja hijau.

Legal battle, Wisudo memidanakan sekaligus menyeret kasus ini di ranah perburuhan. Sesuai prosedur sengketa hubungan industrial, jika perundingan dua kubu mentok, langkah selanjutnya adalah mendatangkan penengah (tripartit). Kubu Kompas dipimpin oleh legal corporate Untung Herminanto. Saya beruntung, Untung selalu bersedia memberikan keterangan jika saya wawancara untuk menulis berita di Hukumonline mengikuti kasus ini -ini untuk menjaga cover both side, keterangan dari kubu Wisudo jelas mudah saya peroleh.

Rindjan Saragih dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta dipercaya sebagai mediator. Disnakertrans mengeluarkan anjuran untuk mempekerjakan kembali Wisudo.

Kompas tak mau dan melanjutkan kasus ke Pengadilan Hubungan Industrial. Di tahap ini, giliran Kompas yang berbalik unggul. Majelis hakim memutuskan menerima PHK Wisudo. Tak terima, Wisudo kasasi ke Mahkamah Agung. Ini uniknya, pengadilan jenis ini tak mengenal mekanisme banding di pengadilan tinggi. Untuk tidak bertele-tele, pihak yang tak menerima putusan langsung kasasi.

Putusan ini ditengarai janggal. Soalnya, salah satu hakimnya malah menawari jalan damai lewat telepon. Hakim yang juga saya kenal baik itu (tak enak kembali menyebut namanya, dia juga sudah mengaku khilaf dan minta maaf, bisa Anda lihat jelas di berita yang saya tulis untuk Hukumonline) menghubungi kuasai hukum Wisudo. Percakapan itu direkam. Ini sebagai amunisi guna mengadu ke Komisi Yudisial. Aduan itu diterima langsung oleh Ketua KY Busyro Muqoddas. Namun kelanjutannya saya belum tahu kabar.

Ada lagi jalur parlemen. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat menerima rombongan Wisudo dan KOMPAS menyampaikan aspirasi pada Januari 2007. Komisi ini membidangi ketenagakerjaan, kesehatan, dan jaminan sosial. Sesi berikutnya pada Maret 2007, giliran jajaran Kompas yang dipanggil oleh Komisi IX. Rombongan Kompas dipimpin Tommy langsung. Dalam kesempatan itu, Tommy menyampaikan mustahil untuk mempekerjakan Wisudo kembali karena sudah mencoreng nama baik perusahaan.

Selain legislatif, lembaga eksekutif KOMPAS sambangi. Mereka sambat kepada jajaran petinggi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sayang, Menteri Erman Suparno tak ada dalam pertemuan itu.

Dalam acara seremoni pembiayaan sebuah proyek jalan tol di Gedung Plaza Bank Mandiri Jalan Gatot Subroto pada April 2007, saya bertemu dengan Wakil Pemimpin Umum Kompas Agung Adiprasetyo. Awalnya saya bertanya-tanya, inikah bukti isu yang bergentayangan bahwa Kelompok Kompas Gramedia terjun di jalan tol? “Ah, saya hanya sebagai undangan,” jawab Agung. Sudah jadi rahasia umum, KKG punya bisnis di mana-mana. Ada hotel, kertas tissue, perguruan tinggi, percetakan, toko buku, dan sebagainya. Dengar-dengar, juga jalan tol. Tapi itu cerita lain.

Pria berambut perak penuh senyum itu saya tanya soal kans penyelesaian kasus Wisudo. Dia tak banyak menjawab dan hanya memberi keterangan “normatif”, “Kami ingin selesai dengan baik-baik.”

Semua tenaga dan pikiran tercurah untuk mengawal kasus ini. Seiring berjalannya waktu, semua mendingin -untuk tidak mengatakan menyurut. Untungnya, kedua kubu punya itikad. Sembari menunggu putusan kasasi yang belum jelas dan proses aduan pidana yang jauh dari kelar, rupanya Wisudo dan Kompaszonder Tommy- meriung. Mereka membicarakan kemungkinan pulangnya kembali Wisudo ke Kompas asal Wisudo menghentikan semua tuntutan dan proses hukum. Keputusan Kompas ini bakal mengejutkan sekaligus melegakan. Sejak itu, kerja-kerja KOMPAS untuk mendampingi Wisudo tuntas sudah.

Kepada Pantau, Coen Husain Pontoh menulis profil Tommy. Laporan sepanjang 4.165 kata ber-dateline 1 Maret 2001 itu berjudul “Suryopratomo Anak Baik Bernasib Baik”. Tommy menyerap sungguh petuah mendiang ayahnya, Tjokroprawiro. “… Ayah mengatakan kalau hak kamu, di mana pun akan kembali, kalau bukan hakmu yah sudah biarin, kamu kan hanya numpang hidup,” ujar Tommy mengenang.

Wejangan Tjokroprawiro rupanya bagai buah yang dinikmati oleh Wisudo, karyawan yang notabene Tommy pecat. Kalau hak kamu, di mana pun akan kembali. Status karyawan Wisudo pulih kembali setelah dua tahun “pertarungan” yang menyita banyak tenaga dan atensi itu. Wisudo bekerja kembali untuk Kompas. Pada Jumat 12 Desember 2008, Jakob Oetama mencabut PHK Wisudo. Cuma beberapa hari, Rabu 17 Desember, dia mengundurkan diri. Tawaran sebagai pengajar lepas di sebuah perguruan tinggi kelolaan KKG sudah ada. Mungkin itu yang dimaksud Agung sebagai “penyelesaian baik-baik”.

“Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memberikan dukungan selama ini. Saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang terus menemani saya pada masa-masa sulit selama dua tahun terakhir,” tulis Wisudo menyampaikan kabar bahwa kasusnya selesai dengan baik.

Sebaliknya, dalam sebuah rapat akbar tahun lalu, sebelum Wisudo diputuskan kembali ke Kompas, secara tiba-tiba Pemimpin Umum Jakob Oetama mencopot Tommy dari kursi pemred. Tommy digantikan Bambang Sukartiono, setelah menjabat sejak Februari 2000. Pergantian ini hanya dianggap “proses yang wajar”. Belakangan Tommy tak lagi di Kompas, dan menclok ke Media Indonesia, koran yang dibandari pengurus Partai Golkar Surya Paloh. Meski, belum tentu an sich faktor insiden serikat pekerja tersebut yang menyebabkan Tommy menyingkir dari pohon rindang Kompas. Mungkin ada variabel lain yang lebih besar determinasinya.

Tapi yah tetap saja, roda nasib memang benar-benar berputar.

Kompas sebagai jantung gurita gergasi bisnis media terbesar di Indonesia –Kelompok Kompas Gramedia (KKG), dan Wisudo bersama sekawanan pegiat KOMPAS telah menjadi pelaku drama sejarah berharga kemenangan serikat pekerja di sektor media.

Tapi itu baru setahi kuku dari sejumlah isu. Media masih belum punya federasi, konfederasi bahkan, yang solid. Federasi ini penting guna mengusung upah sektoral dalam bernegosiasi bersama Dewan Pengupahan di tiap kota. Federasi juga berguna untuk maju berunding dengan asosiasi pengusaha media menyusun kesepakatan kerja bersama tingkat nasional. Di Indonesia, sektor rokok sudah punya.

Rasanya jurnalis Indonesia perlu malu. Bahkan jurnalis lepas (freelancer) pun sudah berseru untuk bersatu. Sebuah artikel majalah The Economist edisi 11 November 2006 memuatnya. Pada 2001, Sara Horowitz membentuk Freelancers Union yang kini beranggota 37.000 jurnalis. Bayangkan, status lepas lebih kabur hubungan kerjanya daripada karyawan tetap (organik). Dan mereka sudah sadar diri untuk bersekutu. Mengapa jurnalis tetap tidak?

Pada dasarnya serikat bukanlah momok yang melulu jadi musuh di seberang kubu pengusaha. Justru serikat bisa menjadi mitra, pemulus dan pelumas hubungan industrial khususnya bipartit antara pekerja dan pengusaha. Berserikat adalah solusi bagi kedua pihak. Representasi karyawan yang cerdas dan legitimatif pada dasarnya sungguh mengenakkan kerja-kerja manajemen dalam membangun dialog dan negosiasi yang sehat. Jangan salah, rencana perampingan 40% jumlah karyawan General Motors dengan merumahkan 25.000 pegawainya takkan mulus tanpa kesepakatan dengan serikat pekerjanya. Unjuk rasa besar-besaran tak mewarnai proses down-sizing itu beberapa tahun lalu. Bandingkan dengan era tangan besi Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher yang kepala batu terhadap gerakan buruh. Fungsi serikat ini bakal kembali teruji di tengah krisis global yang sedang melanda saat ini. Walhasil, serikat adalah sarana yang efektif bagi buruh untuk bersuara dan berkontribusi, yang juga bakal dinikmati oleh kalangan pengusaha itu sendiri.

Saya jadi tak bisa melewatkan mengutip tulisan jurnalis BBC di London asal Indonesia, Liston Siregar. Siregar menulis artikel Kompas dan Serikat Pekerja yang dikompilasi jadi sebuah buku, “Menggugat Amanat Hati Nurani Rakyat” (2007). Buku itu diterbitkan oleh KOMPAS dengan kocek pribadi Wisudo ketika kasusnya masih menegang -dan memang jadi salah satu sarana propaganda publikasi isu tersebut.

Di awal tulisan Siregar menulis, “Perusahaan atau pengusaha yang takut pada Serikat Buruh adalah perusahaan atau pengusaha yang punya kecenderungan mengeksploitir pekerjanya.” Pada bagian akhir, ia menulis, “Perusahaan atau pengusaha yang secara keuangan sehat tapi tidak mempunyai serikat buruh adalah perusahaan atau pengusaha yang sakit.”

Akhir kata, sektor industri media di Indonesia masih menyimpan potensi besar untuk menumbuh-kembangkan sejumlah serikat. Union inilah kendaraan sarana yang mengantarkan pekerja memperoleh hak-hak mereka. Sektor ini merupakan anak bungsu dalam gerakan buruh. Namun saya yakin anak bontot ini istimewa. Ia cerdas dan mampu berlari cepat guna mengejar dan menyongsong barisan buruh lainnya, yang telah lebih dahulu berdiri di depan. Saya harap begitu.

One response to “Sektor Media, Anak Bungsu Gerakan Buruh

  1. soal betapa mengguritanya kompas memang tak terbantahkan lagi. saya juga ada cerita yang saya dengar dari kawan wartawan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s