Nikmatnya Jadi Konglomerat

Andai aku jadi konglomerat, aku akan raib dari negeri asalku. Aku tinggal saja di negara yang aman. Biarlah bisnisku dijalankan oleh profesional yang bisa aku bayar (baca: gaji). Jika aku diberitakan miring oleh sebuah media, akan aku bangkrutkan lewat meja hijau.

Media memang suka usil. Penasaran pengen tahu dapur orang. Sialan. Kalau mereka mau mewawancaraiku, aku menghindar saja. No comment. Tak perlu melayani permintaan wawancara. Aku tetap menghilang saja di suatu tempat yang hanya aku dan orang dekatku yang tahu.

Mereka bisa mengorek informasi dari pihak lain. Mungkin rekananku. Mungkin bekas karyawanku. Mungkin dari otoritas: entah pajak, bea-cukai, pasar modal, fiskal, dan lain-lain. Media memang gigih cari info sampai dapat. Tapi aku tak peduli. Aku tetap gak mau nongol. Aku cukup nyaman di sarangku.

Oh, tentu saja media itu tetap memberitakan bisnisku. Zonder wawancara denganku. Tak mungkin mereka menayangkan selembar halaman kosong lantaran tak ada berita. Tiap hari, halaman koran perlu diisi berita. Tak mungkin mereka tak mengetik hanya lantaran menunggu konfirmasi dariku.

Ini bisa aku manfaatkan tidak cover both side. Paling banter mereka hanya menulis seupil paragraf, “Sayang, hingga berita ini ditulis konglomerat itu belum dapat diwawancara.” Mana balance, mana berimbang? Jika pihak lawanku bisa berbusa-busa berkolom-kolom mendapat porsi, tapi aku hanya secuil paragraf di akhir berita, mana adil?

Lantas aku sewa para peneliti. Ilmuwan. Cerdik-cendekia. Aku suruh mereka meneliti berita-berita yang memojokkan aku. Aku giring para ilmuwan itu untuk berpendapat bahwa berita ini tendensius, tak berimbang, ambisius, mengadili tanpa bukti. Apapun metodenya, aku tak peduli. Mereka pintar merangkai dalil. Aku cuma tahu beres. Walhasil, berita-berita itu selama ini bercampur-aduk dengan opini.

Tak cukup dengan penelitian. Hasil penelitian ini tetap berguna buatku. Ini bisa jadi bukti jika nanti aku mau maju ke babak pertempuran berikutnya: pengadilan. Selanjutnya aku sewa sejumlah pengacara tenar. Seberapa mahal aku tak peduli. Aku masih bisa bayar. Tak seberapa dengan nilai kekayaanku atau omzet bisnisku -yang mereka pikir dari hasil pengemplangan pajak atau perbuatan kotor lainnya.

Oh, para penasihat hukumku punya pesan. “Pak, jangan keburu menuntut. Kita perlu mekanisme penyelesaian sengketa pers. Bikin hak jawab, hak koreksi, hak meralat.”

Oke, aku paham maksud mereka. Aku utus mereka untuk melayangkan hak jawab. Kalau perlu susunan hak jawab itu berpanjang-panjang hingga menghabiskan seluruh isi media itu. Dan tentu saja, hak jawab itu harus sesuai keinginanku. Tak boleh diubah. Aku tak peduli. Hak jawab harus dilayani. Kalau tidak, media itu cacat menunaikan tugasnya.

Beberapa saat, media itu hendak menanggapi hak jawab asal dengan wawancara. Ah, aku wakilkan saja pada punggawaku. Aku tak peduli. Aku tak mau kehilangan masa liburanku yang masih cukup panjang.

Setelah aku telaah isi hak jawab dan ralat itu, aku pakai saja dalih masih tak puas. Masak ralat kayak iklan baris? Ini tiket resmi menuju meja hijau. Inilah saatnya aku menuntut mereka. Aku tak melabrak ketentuan pokok pers. Sudah aku penuhi. Hak jawab sudah aku tempuh, tapi merekalah yang cari gara-gara: hak jawab tak sesuai pesananku.

Jangan salahkan aku jika kalian aku buat bangkrut. Asal jangan usahaku yang gulung tikar. Liburanku masih panjang. Biarlah pengacaraku yang menghadapi kalian. Aku masih ingin berleha-leha di negeri yang bisa memanjakanku.

Dedicated to Tempo and all journalists whose struggle spirit…

4 responses to “Nikmatnya Jadi Konglomerat

  1. Ngikutin jalan crita Smallville ga?? Kehidupan yg km critakan sprti yg Lex Luthor alami. Lenyapkan orang/media yang mengusik bisnis dan mengorek rahasia kita. Buat ancaman diplomatis dan gunakan power kita untuk mempengaruhi orang..
    Tapi kawan, jd orang seperti itu jg tdk enak. Hidup sepi, terasing, dan justru terpinggirkan.

  2. Putro,
    Posting ini bukan dari cerita khayal atau film fiksi. Tulisan ini untuk memperingati kekalahan Koran Tempo yang di-KO oleh Riau Andalan Pulp and Paper, perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tempo dikalahkan karena dituding melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan. Sehingga harus membayar ganti rugi Rp220.367.070 dan sejumlah permintaan maaf pada media. Ini jelas bikin bangkrut. Tarif iklan di halaman pertama saja bisa mencapai semiliar rupiah. Sedangkan UU Pers hanya mengenal denda maksimal Rp500 juta.

    Di sini aku gak mau membela Tempo an sich. Tapi, konsekuensinya adalah ancaman bagi kebebasan pers itu sendiri. Nasib Tempo bisa menimpa media manapun yang menurunkan berita investigatif. Pengadilan adalah sarana untuk menakut-nakuti, dengan ancaman tuntutan yang membangkrutkan.

  3. Setuju dengan pendapat Putro.
    Tetapi media juga harus berhati-hati, jangan selalu melihat ‘bad guys’ itu (pada akhirnya) jadi ‘winners’ dan ‘good guys’ itu ‘loosers’. Lama-lama masyarakat terkondisikan menjadi seperti itu.

    Great writing by the way. Nemu di milis.

  4. Makasih, Marisa.
    Verifikasi-verifikasi-dan verifikasi adalah salah satu dari sepuluh elemen jurnalisme yang disarikan oleh Bill Kovach-Tom Rosenstiel. Aku pikir Tempo sudah ketat melakukan verifikasi, termasuk menghubungi pihak RAPP, sebelum menurunkan berita itu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s