Pernyataan Sikap Mayday 2008 AJI Jakarta

Jurnalis Bersatu Tuntut Upah Layak Rp 4,1 Juta!

Jurnalis merupakan bagian dari kelas pekerja. Sayang, hal ini yang masih belum tegas diakui oleh jurnalis itu sendiri. Jurnalis masih acap menganggap dirinya bukan buruh. Padahal faktanya jurnalis bekerja untuk suatu perusahaan media sehingga mereka mendapatkan upah. Ironisnya, sebagian besar jurnalis rela menerima upah rendah. Secara perseorangan, daya tawar kuli tinta di muka roda industri media masih demikian lemah.

Fakta masih banyaknya pengusaha media yang tidak mengimbangi kerja jurnalisnya dengan upah/kesejahteran yang layak terungkap dalam survei AJI Indonesia. Menurut survei atas 400 jurnalis dari 77 media di 17 kota itu, masih ada jurnalis yang diupah kurang dari Rp 200 ribu-jauh lebih rendah ketimbang upah minimum yang ditetapkan pemerintah.

Bukti ini makin menguat jika kita berkaca pada jumlah perusahaan yang sehat bisnis. Pada 2008, jumlah media cetak mencapai 889 namun hanya 30% yang layak bisnis. Jumlah stasiun teve mencapai 120 dan radio 2.000 tapi cuma 10% yang sehat usaha.

Akhir 2007, Dewan Pers menetapkan standar perusahaan media. Celakanya, standar ini belum menjamin kesejahteraan jurnalis. Dewan Pers hanya mematok upah minimum jurnalis dan pekerja media setidaknya setara upah minimum kota (UMK). Bahkan, Dewan Pers juga mengatur modal dasar perusahaan media sekurang-kurangnya cuma Rp 50 juta-sebuah angka yang kiranya hanya cukup untuk mendirikan sebuah perusahaan telor asin. Dengan ketentuan semacam ini, dikhawatirkan akan semakin menyuburkan tumbuhnya pengusaha media berkantong cekak yang tidak mampu memberikan kesejahteraan layak kepada pekerjanya.

Padahal, Pasal 10 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberi mandat kepada segenap perusahaan media untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Bentuk kesejahteraan itu berupa kepemilikan saham, kenaikan gaji, bonus, serta asuransi yang layak. Pendek kata, menuntut kebebasan pers tanpa menyertakan kesejahteraan jurnalisnya, sama halnya mereduksi UU Pers itu sendiri.

Kendati begitu upah layak bagi pekerja media sebetulnya bukan semata-mata masalah kelayakan bisnis atau tebalnya kantong pemodal. Terbukti, pundi-pundi perusahaan pers makin menggembung seiring dengan meningkatnya nilai iklan. Total belanja iklan pada triwulan pertama 2008 tumbuh 23% dibandingkan dengan triwulan pertama 2007, dari Rp7,019 triliun menjadi Rp8,661 triliun. Di sisi lain, tentakel gurita grup media juga makin membelukar. Manajemen selalu beralasan keuangan belum memadai, tapi nyatanya terus-terusan bikin media baru.

Kesengsaraan buruh kontrak maupun alih daya (outsourcing) juga dirasakan oleh jurnalis, terutama yang bekerja di daerah. Kontrak kerja yang tak jelas membuat kontributor maupun jurnalis lepas (freelancer) semakin rentan. Tak jarang pula jurnalis memelihara “tuyul” alias korespondennya koresponden. Banyak dari mereka yang bekerja tanpa diimbangi dengan fasilitas asuransi dan keselamatan kerja. Kondisi semacam ini jelas lebih memprihatinkan ketimbang sistem buruh kontrak dan outsourcing.

Masalah lainnya adalah masih ada perusahaan media yang melakukan pemberangusan serikat pekerja (union busting). Contoh yang masih segar dalam ingatan adalah pemecatan Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas Bambang Wisudo yang menggugat kepemilikan saham karyawan Kompas. Untunglah sejumlah serikat pekerja media di Jakarta kini telah mendirikan Komite Persiapan Federasi Serikat Pekerja Media-Independen. Ke depan, organisasi ini bisa menjadi alat perjuangan bagi para pekerja media.

Untuk memperjuangkan kesejahteraan jurnalis dan pekerja media, tak ada jalan lain kecuali harus bersatu. Bukan saatnya lagi jurnalis enggan berserikat. Jurnalis harus bergandeng tangan dengan pekerja media di divisi periklanan, sirkulasi, percetakan, keuangan, dan lain-lain. Sudah waktunya jurnalis dan pekerja media lainnya meneriakkan tuntutannya. Karena itu, dalam Hari Buruh Internasional 1 Mei 2008 ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menyerukan “Jurnalis Bersatu Tuntut Upah Layak Rp4,1 juta!”

Selain itu, dalam hari kemenangan kaum buruh sedunia ini, AJI Jakarta menuntut:
1. Perusahaan media untuk memberikan upah layak bagi jurnalis atau seluruh pekerjanya.
2. Perusahaan media untuk memberikan hak berserikat kepada pekerjanya.
3. Hentikan sistem kontrak atau outsourcing yang tidak manusiawi bagi pekerja media.
4. Stop pemberangusan serikat pekerja media.

Dengan upah yang layak, integritas jurnalis makin terbangun. Mutu media pun makin terasah.

Jakarta, 30 April 2008

Jurnalis Tolak Amplop, Tuntut Upah Layak Rp 4,1 Juta!
Winuranto Adhi
Koordinator Divisi Serikat Pekerja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s