Bahasa Perlokutif, Haramkah?

Dalam sebuah seminar, Wahyu Wibowo menuntut Bambang Harymurti (yang tak hadir dalam forum itu) meminta maaf. Peneliti dari Pusat Pengkajian dan Penelitian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (P3-ISIP) ini menuding Tempo tendensius dalam memberitakan dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri yang mencapai Rp1,3 triliun. Asian Agri termasuk dalam grup Raja Garuda Mas (RGM) milik Sukanto Tanoto.

Pertama, Wahyu, peneliti yang mengaku dari Universitas Indonesia namun berkantor skretariat di Gedung Dewan Pers Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat (mengapa tidak di Salemba atau Depok?) ini bilang bahwa Tempo terlalu mengumbar kata metafora atau daya perlokutif. Akibatnya para pembaca larut dan hanyut, Tempo mengkonstruksi emosi dan khayalan pembaca lewat tulisannya.

Wahyu menyebutkan Tempo menulis “Vincent melelehkan air mata”, “Vincent berdoa sembilan kali sehari”, “Vincent selalu teringat anak dan istrinya menjelang Natal”, “Vincent berkata dengan suara bergetar.” “Bahasa semacam itu menimbulkan khayalan bagi pembaca yang tak dapat diverifikasi wujudnya,” tukasnya dalam forum itu.

Syukurlah, Metta Dharmasaputra, si jurnalis Tempo yang menulis kasus ini hadir sehingga bisa menanggapinya. “Saya tak boleh menulis ‘Vincent berkata dengan mendendam’ karena saya tak tahu apakah dia mendendam atau tidak. Yang saya tahu ketika saya bersamanya, dia memang bersuara bergetar dan itu fakta.”

Apa yang disiratkan Metta bisa jadi implementasi jurnalisme presisi dan jurnalisme sastrawi. Ramai orang pernah berdebat sastra adalah fiksi dan jurnalisme adalah fakta sehingga keduanya bagai minyak dan air yang tak pernah menyatu.

Namun, lewat penuturan yang runut, persis seperti peristiwa apa adanya menurut amatan si jurnalis, justru timbullah tulisan yang segar dan mendobrak kekakuan. Nampaknya untuk hal ini kita perlu berkaca pada artikel Septiawan Santana Kurnia dalam sebuah edisi Majalah Pantau soal kegelisahan jurnalis yang bernama Tom Wolfe.

Metta menuturkan potongan kejadian demi kejadian Vincent menangis, Vincent berdoa, Vincent bersuara bergetar karena memang Metta bersama Vincent di sebuah tempat di Singapura dalam sebuah wawancara. Jurnalis telah menyajikan potongan demi potongan rangkaian fakta itu sendiri.

Tempo bukanlah media radio atau teve yang mewajibkan adanya gambar dan suara sebagai bukti sahih tulisannya. Media cetak di mana pun, selalu mengandalkan kejujuran jurnalisnya dalam menuliskan karangan khas (feature) atau berita panjang lainnya. Jika hasil amatan si jurnalis sudah tak dipercaya lagi, buat apa baca berita? Integritas jurnalis di sini bukan barang mainan. Apa yang dia tulis dari hasil observasinya, memang fakta adanya. Perlukah Metta memperdengarkan hasil rekaman wawancaranya tatkala Vincent (si sumber itu) menangis atau mengeluarkan “nada getar” kepada satu-per-satu pembaca?

Masih soal perlokusi. Wahyu, yang ngakunya doktor serta pernah jadi pemimpin redaksi Paron 1993-1996 ini mempermasalahkan kutipan (quoting) dari pernyataan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo. Tempo mengutip, “Tuhan (telah) memberi kemudahan, karena penyidik kami menemukan tumpukan kardus…”

Menurut Wahyu, penggalan ucapan Pak Cip (panggilan akrabnya, saya juga pernah wawancara dia tapi dalam hal lain) ini merupakan klaim moral bahwa Asian Agri tidak direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Mungkin Wahyu silap. Dalam karya jurnalistik ada dua jenis fakta: psikologis dan sosiologis. Fakta psikologis memang si sumber benar-benar berkata begitu. Entah dia menyangkal, membenarkan, mengelak, berbohong, atau jujur atas fakta yang dikonfirmasi oleh jurnalis, itu tanggung jawab si sumber yang memberikan pernyataan. Kalau memang Pak Cip membawa nama Tuhan dan jurnalis yang mewawancarainya punya rekamannya, mau apa? Kecuali kalau memang ada plintiran yang dimainkan oleh si jurnalis.

Lagipula, ini merupakan bentuk kutipan yang sangat bagus. Kutipan semacam ini memberikan efek dengar, seolah si sumber menyambangi langsung di depan pembaca. Seni mengutip statement memang butuh keahlian. Kalau mengutip pernyataan yang datar-datar saja, di manakah daya dorongnya?

Memang benar, jika berita hanya didasari pada pernyataan melulu, artinya kita hanya menadah ludah alias mengemas berita cungur (talking news). Jurnalis yang baik tentunya memanfaatkan wawancara untuk mengkonfirmasi fakta lapangan (fakta sosiologis) yang ada. Dan memetik pernyataan secukupnya dan jangan terlalu ngember.

Di satu sisi juga perlu diingat. Ini guyonan lama. Jika sebuah berita tak ada kutipan dari narasumber berarti hanya kabar burung. Dan tak ada burung yang bisa diwawancara.

Lagipula, bukankah tujuan akhir karya jurnalisme adalam memberikan efek nyata? Supaya aparat bersicepat bergerak menuntaskan dugaan penyelewengan pajak?

Pandangan Kepala Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Phil Hermin Indah Wahyuni justru, maaf, agak konyol. Mungkin bisa dimaklumi, meskipun dia seorang doktor, namun tak setitik  pun dia mengecap pengalaman menjadi jurnalis. Hermin bilang Tempo menurunkan berita investigatif dugaan penggelapan pajak ini berarti menyuguhkan peristiwa yang belum terbukti. Berarti Tempo bergerak melebihi fakta.

Bukankah demikian adanya berita-berita investigasi? Apakah harus menunggu hasil putusan sidang dulu baru menuliskannya? Lantas di manakah hak publik untuk tahu? Karena Rp1,3 triliun, jumlah yang diduga digelapkan oleh Asian Agri itu juga hak warga. Justru investigasi adalah mengapungkan fakta yang masih terpendam atau sengaja ditenggelamkan.

Kembali ke Wahyu. Dia menuding Tempo menyembunyikan fakta tertentu dan justru menonjolkan fakta tertentu pula. Bukankah semua media menerapkan hal itu? Perlukah menggeber semua hasil wawancara hingga ke subtil? Perlukan menjereng semua dokumen yang mencapai sembilan truk itu? Bukankah dengan space yang terbatas, jurnalis harus mampu mengemas rangkuman kumpulan fakta itu? Tentu saja yang sesuai dengan porsinya.

Kalau itu yang Wahyu tuduhkan, fakta apa yang dia harapkan muncul dari berita Tempo? Berharap Tempo menulis Asian Agri bayar lunas semua pajak?

Wahyu akhirnya menyimpulkan bahwa kebebasa pers dimaknai oleh Tempo sebagai otonomi wartawan. Yang mana, wartawan bebas menafsirkan apapun dan memandang sebelah mata etika pers dan kode etik pers. Walhasil, Tempo terlalu bersemangat menerapkan otonomi wartawan ala Amrik dan tidak cocok dengan kode etik jurnalistik Indonesia yang dipayungi Pancasila dan UUD 1945. Twewewewew…

Di sinilah saya sebagai penyimak paparan mulai tersentak dan syok. Dari awal kode etik jurnalistik Pancasilais yang sesuai UUD 1945 tak pernah diperkenalkan sebagai variabel pembanding. Kenapa kini muncul?

Yang masih samar, kriteria jurnalisme Pancasila dan UUD 1945 itu apa sih? Kalaupun memang berjauhan dengan kriteria jurnalisme Indonesia, lantas so what jika Tempo menganut jurnalisme Amrik? Kalau demikian semua berita dari media Amrik (khususnya dan media asing umumnya) melanggar kode etik?

Kalau memang demikian, barangkali karena itulah Suharto menang menggorok Time senilai satu triliun rupiah.

Tulisan sebelumnya:

Perlunya Catatan Post-Research

UGM = Universitas Garuda Mas

Mouth of the Month

Tulisan lainnya:

Peneliti UGM dan UI: Berita Tempo Menabrak Kode Etik, berita dari Hukumonline

Siapa yang Tendensius, Tempo atau Ilmuwan? dari blog Rusdi Mathari

One response to “Bahasa Perlokutif, Haramkah?

  1. Maaf, ini bukan bermaksud membunuh karakter yang bersangkutan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s