Orasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat

Tak perlu jadi anggota dewan yang terhormat supaya bisa koar-koar di ruang sidang.

Selasa itu (9/10) saya meliput jalannya Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Ada empat agenda: pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 (Perppu 1/2007) menjadi UU; pengesahan Rancangan Undang-Undang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2008 menjadi UU (UU RAPBN 2008); penetapan anggota Komisi Pemilihan Umum; serta penetapan Panitia Khusus RUU Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Agenda pertama sudah lewat. Tibalah acara kedua. Perhatian tercurah pada jatah anggaran pendidikan yang tak kunjung jebol 20%. Di sayap selatan sudah duduk menunggu-nunggu tiga puluhan mahasiswa Universitas Indonesia. Mereka bergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa. Dua orang menghampiri wartawan. Cowok dan cewek. Mereka bagi-bagi rilis.

Saya meminta rilis. Si ukhti berjilbab memberikannya. Lantas kami bercakap-cakap.

“Kalian mau aksi apa?”

“Nanti deh kami punya kejutan,” jawab si cewek.

“Ceritain aja sekarang toh juga sama-sama terbit esok harinya,” saya ketus saja menanggapi jawaban sok seperti itu.

“Ada orasinya dong,” tantang saya.

“Wah, pengamanannya kan ketat. Di luar kami orasi, di dalam jangan,” jawab si cowok.

“Masak kalah sama Pamdal?” timpal saya.

“Kita gak bakal kalah sama Pamdal. Presiden saja bisa kami goyang,” tukasnya memuntahkan busa romantika (yang sudah pasti ketika itu, 1998, dia belum jadi mahasiswa).

“Lah tadi kamu bilang pengamanannya ketat.”

“Kan ada tata tertibnya.”

“Tata tertib kan buat anggota dewan. Lagipula apa kalian melanggar ketertiban?” tukas saya makin sengit.

Keduanya pun nyengir berlalu. Saya agak dongkol juga. Mahasiswa sekarang kurang revolusioner. Katanya mau menentang rendahnya anggaran pendidikan. Sewaktu kuliah, saya sempat kolaps lantaran tujuh hari mogok makan -yah gara-gara menentang kenaikan biaya pendidikan.

Kesepuluh fraksi sudah membacakan sikapnya. Semuanya setuju. Kalaupun ada yang menentang, itupun malu-malu lewat nota keberatan (minderheits nota). Menjelang giliran Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan pemerintah, massa mahasiswa membentang spanduk. Belum jelas terbaca, spanduk sudah dirampas Pamdal. Terjadi tarik-tarikan perebutan spanduk. Kawanan Pamdal yang terlatih dan berotot tentu mudah menghalau mereka. Tak berhenti sampai di situ. Pamdal dengan paksa mengusir mahasiswa. Bahkan pemukulan tak terelakkan.

Anggota dewan Slamet Effendy Yusuf (Partai Golkar) dan Idealisman Dachi (Partai Demokrat) mencoba menenangkan suasana, turut naik ke balkon. Para anggota dewan gerah menonton tingkah overacting Pamdal. Kan gak lucu aksi bubar karena Pamdal. Itung-itung lebih heroik tertembus peluru tentara junta kayak di Myanmar toh?

Kolega saya dari Tempo, Gunanto, turut emosi melihat polah Pamdal. “Pamdal represif, Pamdal bertindak kekerasan!” teriaknya berkali-kali, yang turut nyemplung di tengah massa sambil membawa alat perekam. Mahasiswa hanya pasrah tak berdaya dan bersedia keluar.

Menjelang mereka keluar (dengan tertib), masih saja Pamdal menghadang. Gregetan, saya lupakan sejenak predikat sebagai jurnalis peliput, dengan lantang saya teriak, “Ini gedung rakyat. Semua berhak ngomong. Pamdal jangan represif kepada mahasiswa!”

Semua terpukau, senyap sejenak. Dada saya sesak, air mata hendak membuncah. Jurnalis Globaltv di belakang saya mencoba menarik jaket saya menenangkan. Saya pun berjalan pelan menenangkan diri. Dada masih berdebar keras. Agus Supriyanto, juga dari Tempo, menghampiri merileks-kan saya. Agus juga kakak kelas saya, di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

“Aku takjub, kamu kayak zaman mahasiswa dulu,” tutur kolega saya dari media lain, Si Blues. Saya pun tersenyum simpul.

“Teriakanmu paling kenceng,” timpal Razak, teman sekantor saya yang juga meliput bareng. Saya sendiri tak mengira tingkah saya seperti ini.

Kita terlalu terjebak pada prosedur protokoler dalam menyampaikan pendapat dan unek-unek. Masak di gedung parlemen, rumah rakyat, kita gak berhak bicara? Tata Tertib DPR? Tai kucing!

Saya sadar, tindakan saya ada dasarnya. Ada sebuah istilah, immersion journalism (jurnalisme mencelup). Pewarta, dalam meliput, mau tak mau harus ikut ‘berkotor badan’, ‘berbasah-basahan’. Walhasil, tak terelakkan, kita kudu memihak. Masalahnya, kepada siapa? Siapa lagi kalau bukan rakyat (baca: publik). Karena jurnalis adalah pelayan publik.

Pendek kata, jurnalis, bukan saatnya sok suci cuma sebagai pengamat, seolah berada di luar peristiwa dan hanya meliput dan melaporkannya.

Kenji Nagai, rela meregang nyawa, tertembus peluru oleh tentara Myanmar, juga lantaran hendak berjuang mendapatkan informasi kondisi sebenarnya yang terjadi di Burma. Tentu saja, demi demokratisasi dan mengikis otoritarianisme…

2 responses to “Orasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat

  1. kereeeen….

    ini dia pejuang yang tak kunjung padam..

    mantab, yacob…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s