Kesanku Soal Mardiyanto

Gubernur Jawa Tengah tersebut kini menjadi Menteri Dalam Negeri, menggantikan Moh. Ma’ruf. Pertama kali saya bertemu, pada kira-kira Juli-Agustus 2003, di Hotel Pondok Tingal, Borobudur. Itulah pertemuan pertama dan terakhir, setidaknya hingga kini.

Orangnya tegap, tuturnya santun dan hati-hati. Mardiyanto menjadi Gubernur Jawa Tengah sejak 1998. Ini pria diusung oleh si banteng moncong putih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kala itu, saya belum menjadi jurnalis profesional. Hanya sebagai pegiat pers kampus FE UGM Equilibrium. Saya hanya menyusup ikut nimbrung dalam sebuah seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh Harian Kompas Edisi Jawa Tengah. Kapasitas saya pun bukan sedang dalam liputan. Temanya, masa depan Borobudur paska kebijakan relokasi para pedagang kaki lima di sekitar kompleks candi.

Hadirlah guru besar ilmu budaya Darmanto Jatman. Kala itu, para pembicara protes keras jika Borobudur ditata secara amburadul. Pedagang kaki lima juga jangan sampai menjadi korban ‘demi kelestarian’ tersebut.

Dari sudut pandang kesejarahan-sosial-budaya, Darmanto jagonya. Dia adalah penulis tetap Rubrik Glenyengan di Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Pun langganan opini di Suara Merdeka Semarang.

Hadir pula salah satu pembicara, maaf saya lupa, yang jelas dia adalah pengelola Hotel Manohara. Beliau menilai Borobudur adalah kesatuan mandala. Borobudur adalah sentral. Kawasan sosio-ekonomi-kultural yang mengelilinginya merupakan kesatuan yang melengkapinya. Ada pasar (tempat yang dianggap beratmosfer buruk), ada masjid dan tempat peribadatan lainnya, ada pusat pemerintahan, serta ada pula persawahan (kegiatan ekonomi). 

Ada pula yang berbicara dari sudut pandang arsitektur -maaf, saya juga lupa namanya. Menurutnya, Borobudur adalah karya agung yang masih menjadi misteri bagi arsitek modern. Kaum perancang bangunan masih bertanya-tanya siapakah Si Gunadharma, yang berhasil membangun candi megah ini, tanpa perbudakan? Mengingat, berbagai monumen akbar acapkali dibangun dari perbudakan: piramida di Mesir, piramida suku Indian, Tembok Besar China, dan bangunan raksasa lainnya.

Setelah tuntas mengupas, para pembicara tersenyum sumringah. Orang yang mereka nantikan bersedia hadir juga. Mardiyanto, meski datang terlambat, bela-bela datang langsung dari Semarang.

Para pembicara pun menggelar semacam deklarasi, yang intinya mengecam aksi yang merusak eksistensi Borobudur sebagai cagar budaya, sekaligus ‘melestarikan ekonomi warga sekitarnya’. Karena pada dasarnya, Borobudur berdiri memang kudu bermanfaat bagi warga sekitarnya hingga kini.

Dengan mimik serius, Mardiyanto memperhatikan peringatan keras dari Darmanto cs. Rela juga dia dikritik habis-habisan. Lantas satu per satu, dia jabat tangan para pengunjung seminar -termasuk saya.

Waktu itu saya menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) semester pendek. Satu semester selanjutnya, saya mengerjakan skripsi hingga lulus pada Juli 2004. Terinspirasi oleh tema seminar tersebut, saya menulis sebuah artikel opini untuk Harian Kompas Jawa Tengah. Artikel tersebut dimuat pada Maret 2004.

Saya menilai, penataan (yang seringkali dalam prakteknya menjadi penggusuran) pedagang asongan harus diperhitungkan masak-masak. Pemerintah daerah (pemda) kudu mempertimbangkan dan mengajak semua kalangan urun-rembug.

Masalah Borobudur bukan soalan ekonomi an sich. Melainkan, menyentuh pula matra budaya, kesenian, serta keagungan nilai transendental. Dalam kasus ini, nampak bahwa Pemda hanya memandangnya dari segi ekonomi. Objek wisata hanya dianggap sebagai magnet pendapatan daerah. Pendek kata, pokoknya, bagaimana caranya mengundang wisatawan asing sebanyak-banyaknya hanya demi mengeruk untung (passport to deposit).

Syukurlah, semenjak itu, saya tak dengar lagi berita soal kesewenangan aparat menggeser para kaum cilik yang menggantungkan hidupnya di pelataran candi. Yang bikin saya trenyuh, candi ini sudah dihapus dari peta keajaiban dunia. Mungkin juga lantaran terlalu bebasnya para pedagang masuk ke areal dalam. Serba susah, memang.

Rupanya Mardiyanto belajar dari ‘blunder’ masa lalu. Kala itu, dia menggelar kebijakan Pasar Seni Jagad Jawa. Semua pedagang direlokasi di situ. Walhasil, omzet sepi, pengunjung tak mengunjungi, lantaran lokasi terisolasi.

Mari tetap kita awasi, bagaimana sepak terjang Menteri Dalam Negeri yang baru ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s