Siaran Pers HUT AJI Ke-13, Agustus 2007

STOP Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Pers!

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia , dengan ini mengumumkan angka kekerasan terhadap jurnalis tahun2007*), propinsi/kota yang paling berbahaya bagi jurnalis, dan musuh kebebasan pers 2007.

Sepanjang Agustus 2006 sampai Agustus 2007, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat 58 kasus kekerasan terhadap pers dan jurnalis yang terjadi di berbagai propinsi dan kota di Indonesia. Periode yang sama tahun lalu (2006), AJI mencatat 61 kasus kekerasan terhadap pers dan jurnalis.

Propinsi/kota paling berbahaya bagi jurnalis/pers tahun 2007 ialah DKI Jakarta (15 kasus kekerasan), Jawa Timur (9 kasus), dan Jawa Barat serta Banten (masing-masing 8 kasus kekerasan). Periode yang sama tahun lalu (2006) predikat propinsi dengan angka kekerasan terhadap pers tertinggi ialah DKI Jakarta (13 kasus), disusul Jawa Timur dan Nanggroe Aceh (masing-masing 8 kasus kekerasan).

Sedangkan Musuh Kebebasan Pers tahun 2007 diduduki oleh Aparat Pemerintah dengan 10 kasus kekerasan. Pelaku kekerasan kedua ialah Massa dengan 7 kasus, dan pelaku kekerasan ketiga ialah korps Satuan Pengamanan (Satpam) dengan 6 kasus kekerasan. Periode yang sama tahun lalu (2006), Musuh Kebebasan Pers di Indonesia ialah Massa (23 kasus kekerasan), Aparat Pemerintah (14 kasus) dan Polisi (8 kasus).

Untuk kategori Aparat Pemerintah, Aliansi Jurnalis Indepeden (AJI) menyoroti peran Aparat Kejaksaan yang menyumbang 4 kasus kekerasan dengan mendakwa, menuntut, atau melakukan eksekusi terhadap jurnalis sebagai upaya kriminalisasi terhadap jurnalis. Beberapa contohnya : Kasus Teguh Santosa (Rakyat Merdeka Online), Erwin Arnada (Majalah Playboy), Eddy Sumarsono (Tablod Investigasi) , semuanya diadili di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, dan kasus Risang Bima Wijaya (redaktur Radar Yogya) di PN Sleman.

Memperingati Hari Kelahiran AJI ke-13 pada Agustus 2007, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dengan ini menyatakan :

1. Mengecam segala bentuk kekerasan (fisik/non-fisik) oleh pihak manapun terhadap jurnalis/pers, apalagi dengan maksud menghambat/menghala ng-halangi tugas jurnalistik, dan untuk membatasi/mengancam kemerdekaan pers yang sudah dijamin Undang Undang.

2. Menuntut aparat pemerintah agar menghentikan kekerasan terhadap jurnalis/pers, tidak melakukan penyensoran, penghalangan tugas, dan penyuapan terhadap jurnalis. AJI mengimbau aparat pemerintah agar memahami tugas dan profesi pers, serta memberi teladan bagaimana bersikap proporsional terhadap pers.

3. Menuntut dihentikannya upaya kriminalisasi (pemidanaan dengan pasal-pasal KUHP) terhadap pers/jurnalis oleh aparat penegak hukum jika kasusnya terkait pemberitaan atau pers yang profesional. AJI mendorong semua pihak agar menyelesaikan berbagai masalah/sengketa terkait pers dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dalam UU tersebut tersedia mekanisme hak jawab bagi publik, peran pengawasan internal oleh Dewan Pers, dan tuntutan agar pers selalu bekerja dalam standar etik jurnalistik dan profesional.

Jakarta , 24 Agustus 2007

Heru Hendratmoko Ketua Umum

Eko Maryadi Koordinator Divisi Advokasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s