Menguak Modus Pemberangusan Serikat Pekerja

 Meski telah diakui dalam Konvensi ILO, hak berserikat masih sebatas impian bagi sebagian besar buruh. Inilah beberapa modus tindakan anti union.

 

Siang itu (9/3) sekitar 50 orang bertandang ke Gedung Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) di kawasan Gatot Subroto. Rombongan tersebut menamakan dirinya Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja (KOMPAS). KOMPAS terdiri dari 35 organisasi LSM maupun serikat pekerja. Beberapa nama di antaranya YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, LBH Apik, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Buruh Menggugat (ABM), ICW, KONTRAS, IKOHI, beberapa Serikat Guru, dan organisasi lainnya.

 

Rencananya, KOMPAS hendak menemui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno. Namun Erman tak ada di tempat dan mewakilkannya kepada Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Gandi Sugandi. Gandi ditemani oleh Direktur Kelembagaan Pembinaan Hubungan Industrial (KPHI) Iskandar serta Direktur Pengawasan Norma Ketenagakerjaan Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Syarifuddin Sinaga.

 

Hak berserikat merupakan hak asasi yang diakui oleh Konvensi ILO tahun 1987. “Dunia internasional telah sepakat menjamin hak berserikat,” ungkap Iskandar. Iskandar melanjutkan, Pemerintah Indonesia sendiri meratifikasi konvensi tersebut ke dalam UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB).

 

Menurut KOMPAS, meski UU SP/SB telah disahkan, kaum buruh masih belum bisa menikmati hak berserikat dengan leluasa. “Bahkan, hak berserikat masih ditindas oleh pihak manajemen. Di manakah tanggung jawab Depnakertrans?” ungkap Resta Hutabarat dari LBH Jakarta.

 

Setidaknya KOMPAS mengantongi data, terdapat 25 kasus pemberangusan aktivitas serikat pekerja (union busting) yang terjadi di Indonesia sejak 2000 –tatkala UU tersebut diundangkan. Berikut adalah laporan KOMPAS tentang beberapa modus union busting yang telah terjadi di Indonesia:

 

PHK Karyawan Kontrak

Peristiwa ini dialami oleh Haris Winarto, mantan Ketua Umum Serikat Pekerja LIATA (SP LIATA). LIA Teachers Association (LIATA) adalah pekumpulan guru pengajar yang bekerja di Yayasan Lembaga Indonesia Amerika (LIA) –lembaga pendidikan Bahasa Inggris terkemuka. Sejak 2000, LIATA secara formal berubah menjadi SP LIATA.

 

Haris dan kawan-kawan memperjuangkan nasib guru kontrak yang belum diangkat menjadi karyawan tetap. Haris mengantongi Surat Menaker pada 2001. Surat tersebut menjelaskan bahwa status pekerja Yayasan LIA tak bisa digolongkan jenis pekerjaan waktu tertentu. “Jadi selayaknya kami diakui sebagai pekerja tetap,” ujar Haris.

 

LIA tersebar di seluruh Indonesia dan masih banyak tenaga pengajar yang statusnya kontrak atau honorer,” ungkap Haris yang telah bekerja selama lima tahun tanpa jeda waktu di LIA Jl. Pramuka Jakarta Timur.

 

Haris justru diputus kontrak kerjanya dengan alasan kualifikasi yang tek jelas. “Katanya saya tidak lulus kualifikasi. Tapi mengapa bisa bekerja selama lima tahun? Surat PHK 22 Desember tahun silam adalah kado Hari Natal buat saya,” ungkapnya getir.

 

Iskandar berpendapat Haris sudah berstatus karyawan tetap. “Pak Haris seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap karena telah bekerja selama tiga tahun lebih. Kasus ini akan kami cermati,” ujar Iskandar.

 

Haris pun menjelaskan bahwa telah turun anjuran dari Disnakertrans, supaya Yayasan LIA mempekerjakan tenaga honorer tersebut menjadi karyawan tetap. “Tapi nampaknya anjuran pun tak mempan. Sebulan kemudian saya dipecat dengan alasan disharmoni,” keluh Haris.

 

Mutasi

Peristiwa ini dialami oleh Bambang Wisudo, wartawan senior Harian Kompas yang menjadi Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) –serikat pekerja Kompas. Bambang dimutasi ke Ambon.

 

Bambang melakukan protes dengan menyebarkan pamflet di lingkungan perusahaan. Karena itulah dia dipecat oleh Pemimpin Redaksi Kompas Suryopratomo dengan alasan telah menimbulkan keresahan tiga bulan silam. “Mutasi saya ini berkaitan dengan tuntutan kami atas kepemilikan saham karyawan,” ungkap Bambang.

 

Bambang rupanya tak sendiri. Nasib ini juga menimpa sopir taksi Blue Bird. Adalah Widodo, sopir taksi Blue Bird yang menjadi Ketua Umum Serikat Pekerja Transportasi Nasional Blue Bird Group (SPTN BBG) –serikat pekerja Blue Bird. Widodo bekerja di pool Cimanggis.

 

Widodo dan kawan-kawan memperjuangkan hak berserikat serta memperoleh Jamsostek. Namun, 21 sopir yang menjadi pengurus SPTN BBG malah dimutasi. Sopir yang menolak mutasi tersebut dianggap mengundurkan diri. Widodo sendiri sebagai Ketua Umum luput dari kebijakan mutasi.

 

Pada 6 Desember 2006 Widodo melapor ke Polda Metro Jaya atas tindakan manajemen yang memutasi 21 sopir tersebut. “Prosesnya sangat lambat dan baru dibuat BAP pada 6 Maret lalu. Polisi melangkah ragu-ragu karena menganggap ini urusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” ujarnya.

 

Pengurangan Jam Kerja

Dian Abraham, Sekretaris Jenderal SP LIATA sudah tiga bulan tak menerima gaji. Rupanya, selama itu pula Dian dianggurkan alias tak punya job. “Kami adalah buruh kontrak yang menerima upah sesuai dengan jam kelas. Tapi selama itu pula saya tidak diberi tugas mengajar satu kelas pun,” ujar Dian kecut.

 

Bagi tenaga honorer, makin banyak jam kerja atau mengajar di kelas, makin banyak pula upah yang akan kami terima. Jika jam kerja dikurangi, ini bencana bagi kami,” sambung Dian. Hingga kini Dian masih belum dipecat.

 

Intimidasi dan Kekerasan

Aktivis ABM Budi Wardoyo pernah diusir dengan kasar oleh orang berpakaian preman. “Waktu itu saya diusir oleh preman suruhan manajemen pabrik. Cobalah pegawai Depnakertrans menengok kawasan industri,” ujarnya.

 

Saya menduga, kawan-kawan buruh di dalam pabrik pasti mendapat intimidasi yang lebih ketat lagi. Karena itulah, UU SP/SB ini harus ditegakkan dan diawasi dengan baik,” ungkap Budi.

 

Budi menyayangkan pihak Depnakertrans masih bersifat pasif dan terkesan abai dalam menangani kasus anti serikat pekerja. “Kami menginginkan Depakertrans lebih aktif, jemput bola. Tak hanya bergerak ketika sudah ada pengaduan,” ujarnya

 

Keluhan Budi ditimpali oleh Ketua Divisi Litigasi LBH Pers Sholeh Ali. Ali menyoroti kinerja pegawai pengawas. “Saya masih mengeluhkan kualitas pegawai pengawas. Pegawai pengawas masih belum mampu membuat BAP. Dalam interogasi dengan para buruh, pengawas kurang cerdas melontarkan pertanyaan. Malah pertanyaannya menyudutkan pihak buruh. Seharusnya melalui pertanyaan satu per satu pegawai pengawas bisa menggali akar permasalahan tindakan anti serikat yang menimpa buruh,” tegas Ali.

 

Sarifudin menjelaskan bahwa kualitas pegawai pengawas memang tidak merata di setiap daerah. “Pengawas memang harus bisa menjadi penyidik. Harapan kami memang memiliki tenaga pengawas yang bisa membuat pertanyaan yang luwes dan dalam Tapi untuk menjadi penyidik harus sekolah atau meningkatkan kemampuan. Itu harus menyesuaikan kemampuan daerah masing-masing. Ada beberapa daerah yang tidak punya anggaran,” ujar Sarifudin mengelak.

 

Koordinator KOMPAS Edi Haryadi menegaskan peran penting Negara. “Dalam hal ini Depnakertrans telah abai dan lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pemerintah harus berperan aktif melindungi hak berserikat. Jika terbukti masih marak terjadi anti union, maka Negara telah melakukan pengabaian. Bisa dituntut karena membiarkan kejahatan terjadi (by omission),” ujar Edi.

 

Karena itu Edi mendesak Menakertrans membuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding –MoU) dengan Polri tentang penanganan anti union. “Selain itu, Menakertrans harus membuat instruksi menteri bagi pegawai pengawas agar menindaklanjuti kasus-kasus anti serikat pekerja. Dan, Menteri harus menyebarluaskan standard of procedure penyidikan anti union kepada seluruh serikat pekerja,” tutur Edi.

 

Gandi pun berjanji akan serius merespon masalah anti union ini. “Kami akan sampaikan kepada Menakertrans. Kami akan terbuka dan bekerja dengan baik. Semua permasalahan akan saya rekap,” ujar Gandi.

 

One response to “Menguak Modus Pemberangusan Serikat Pekerja

  1. very interesting, but I don’t agree with you
    Idetrorce

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s