Takar Buku: Panduan Ringkas yang Kurang Tuntas

Judul buku : Pengorganisiran Serikat Pekerja Pers Penulis : Ulin Ni’am Yusron, Adi Priantyo, Venny DamanikPenerbit : Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Tebal : x + 54 halamanUkuran : 11 x 19 cmISBN : 979-3530-13-8

Cetakan pertama, Jakarta, Desember 2006

Dalam kondisi masih minimnya buku keserikat-pekerjaan, buku ini serasa tepat hadir di tengah kita. Sayang, kandungan dan kupasan isinya kurang mendalam.  Organisasi profesi wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia merilis sebuah buku baru tentang serikat pekerja. Kiranya, buku ini hadir dengan maksud memberi panduan bagaimana menjadi organiser serikat pekerja yang tangguh di lingkungan media (pers).  

Arti hadirnya buku ini makin terasa, semenjak mencuatnya peristiwa pemecatan Sekretaris Perkupulan Karyawan Kompas (PKK) –serikat pekerja Harian Kompas, Bambang Wisudo (8/12). Nampaknya masih banyak pengusaha media yang kurang berminat menyambut kehadiran serikat pekerja, dengan berbagai alasan (hal. 2). Ogahnya pihak manajemen media terhadap keberadaan serikat pekerja ini dapat terlihat dari data statistik. Serikat Penerbit Suratkabar Indonesia (SPS) menyebutkan, pada tahun 2005 terdapat 829 media cetak di Indonesia. Jika ditambah dengan sejumlah radio, televisi nasional maupun lokal, jumlah media di negeri ini mencapai seribuan buah. Namun, jumlah serikat pekerja pers hanya 28 buah (survei tahun 2002 Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta). Jumlah serikat pekerja pers jauh lebih sedikit dari jumlah media yang ada (hal. 18).  

Jurnalis Juga BuruhSikap AJI memandang jurnalis demikian tegas. AJI memaknai jurnalis sebagai pekerja (baca: buruh). Jurnalis, selain sebagai profesi, bekerja untuk media tertentu. Jurnalis memerlukan media untuk menyebarluaskan karyanya –tak terkecuali jurnalis freelance. Oleh karena itu, jurnalis merupakan pekerja dari sebuah institusi media. Karakter inilah yang membedakan jurnalis dengan profesi lainnya –misalnya dokter atau pengacara yang bisa buka praktik pribadi (hal. 45-46).  Konsekuensinya, setiap pekerja memiliki hak untuk berserikat. Hak berserikat ini telah diakui oleh kalangan internasional. Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization, ILO) menelurkan Konvensi 87, yang menyebutkan “pekerja/buruh memiliki hak mendirikan atau bergabung dengan organisasi yang mereka pilih.” Konvensi ini diratifikasi oleh 97 negara, termasuk Indonesia –pada tanggal 9 Juni 1998. Hak berserikat ini diperkuat oleh Konvensi 98 ILO yang menerakan “buruh/pekerja harus mendapatkan proteksi terhadap tindakan diskriminasi anti-serikat di tempat kerjanya” (hal. 12-13). Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.  

Payung hukum yang sudah ada nampaknya belumlah cukup untuk menjadi bekal bagi para aktivis serikat pekerja (khususnya pers). Para pegiat serikat pekerja tetap membutuhkan panduan praktis untuk menjalankan aktivismenya. Buku ini adalah salah usaha untuk menjawab masalah tersebut. Buku ini mencoba menjelaskan, bahwa serikat pekerja bukanlah duri dalam daging di sebuah perusahaan pers. Justru, serikat pekerja merupakan bagian dari solusi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Serikat pekerja sebenarnya punya peran penting dalam memberikan usulan penjenjangan karir, pengupahan, atau standar operasi lainnya. Hal ini akan menjernihkan pola pikir yang selama ini mengartikan serikat pekerja hanya sebagai tukang menuntut, tukang protes, atau bahkan tukang mogok.  

Lebih jauh lagi, serikat pekerja berfungsi menggenjot produktivitas dan profesionalisme; sebagai wadah penyaluran aspirasi; sarana meningkatkan kesejahteraan; dus alat bersolidaritas dan advokasi. Solidaritas dalam hal ini adalah kesetiakawanan dalam arti luas. Kasus yang menimpa karyawan sebuah media, harus disikapi oleh pekerja media yang lainnya. Karena itulah, jejaring merupakan modal penting bagi serikat pekerja. Membaca buku ini, kita juga akan memahami dan memetakan permasalahan, kendala, serta tantangan yang dihadapi oleh pegiat serikat pekerja. Tantangan tak hanya datang dari ‘penolakan’ manajemen perusahaan, namun juga datang dari jurnalis itu sendiri. Tak jamak wartawan yang menyadari arti pentingnya berserikat (hal. 47). 

Buku ini juga menawarkan metode dalam menghadapi rintangan tersebut. Karakter seorang pegiat serikat pekerja harus kuat (hal. 51-54). Selain itu, buku ini juga mendedah tahapan-tahapan langkah bagi aktivis serikat pekerja pers. Buku ini juga mengingatkan, seorang aktivis serikat pekerja harus berbekal berbagai pengetahuan konseptual semisal kepemilikan saham karyawan, peraturan perusahaan, peraturan perundangan ketenagakerjaan, maupun teknik berorganisasi (negosiasi, memimpin rapat, membaca laporan keuangan).  Kiranya tepat, buku ini berformat tipis dan kecil, untuk mengakrabi pembaca dan membuang kesan ‘serius’ –apalagi membahas keserikat-pekerjaan. Bisa dibilang, buku ini merupakan panduan praktis serta tips bagi aktivis serikat pekerja. Tak kurang dari satu jam, waktu yang dibutuhkan untuk melahap buku ini.  

Kurang TuntasWalaupun sebagai panduan ringkas, bukan berarti alasan bagi penulis untuk mengabaikan kedalaman materi. Kelemahan inilah yang kurang diperhatikan oleh penulis. Bahkan, hal ini justru terjadi pada ‘daging’ buku ini, yaitu Bab 3, Metode Pengorganisiran Serikat Pekerja.  Pembaca akan agak terganggu dengan disodori pointer-pointer ringkas, tanpa penjelasan lebih lanjut. Hal ini terkesan, penulis hanya menyajikan presentasi Microsoft Power Point yang disalin dalam bentuk buku. Bahkan lebih jauh lagi, hal ini menyiratkan ketergesa-gesaan penulis merampungkan buku ini –apalagi terdapat inkonsistensi ejaan dan kesalahan penulisan beberapa kata.  

Buku ini juga terasa hambar karena tidak menyuguhkan contoh pengalaman konkret setiap serikat pekerja pers. Dinamika riil yang dihadapi oleh, misalnya, serikat pekerja Harian Republika, detik.com, Mingguan Kontan, Harian Kompas, Majalah Ekonomi Swa Sembada, Gramedia Majalah, Grup Tempo, atau media lainnya, akan jauh lebih menarik untuk diulas. Pembaca akan lebih mengerti dan tertarik, daripada dipaksa langsung meloncat disuguhi poin per poin panduan –tanpa pijakan konteks pengalaman kasus yang telah terjadi.   Satu lagi, tip simpel yang tak ditemui dalam buku ini. Tak jarang para karyawan yang hendak mendirikan serikat pekerja akan menghadapi keengganan manajemen perusahaan. Untuk menyiasatinya, tak perlu memaksakan nama organisasi serikat pekerja. Karyawan bisa mendirikannya dengan berbagai pilihan nama: dewan karyawan, perkumpulan karyawan, paguyuban karyawan, atau nama lainnya yang ‘lebih halus’ di telinga manajemen.   Sebagai penutup, terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangannya, buku ini sangat relevan dibaca tak hanya oleh pegiat serikat pekerja pers, tapi juga aktivis serikat pekerja perusahaan lainnya (manufaktur, BUMN, dan lain-lain). Selain itu, nampaknya setiap wartawan yang belum aktif dalam kegiatan serikat pekerja juga perlu menyambangi buku ini. Dus, setiap orang yang menaruh perhatian pada masalah perburuhan akan lebih afdol mengoleksi buku kecil ini.  

Karena kecilnya (baca: ringkas) buku inilah, semoga kehadirannya dapat memantik terbitnya karya-karya lanjutan yang lebih mendalam. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s